JURNALSUKABUMI.COM – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Sukabumi Raya mengutuk keras aksi penyiraman air keras terhadap aktivis Hak Asasi Manusia (HAM), Andrie Yunus.
Sekretaris DPC GMNI Sukabumi Raya, Rifky Zulhadzillah, menilai bahwa peristiwa tersebut bukan sekadar tindak kriminal biasa, melainkan serangan yang terencana terhadap demokrasi dan konstitusi.
“Ini bukan hanya tindak pidana biasa, tetapi serangan serius terhadap demokrasi. Kami mendesak pemerintah pusat untuk segera membongkar dalang intelektual di balik penyiraman air keras terhadap aktivis,” ujar Rifky kepada wartawan, Rabu (1/4).
Menurutnya, hingga saat ini penanganan kasus tersebut dinilai belum menunjukkan arah yang jelas. Ia menilai kondisi tersebut mencerminkan lemahnya supremasi hukum di Indonesia.
“Ketidakjelasan arah penyidikan mencerminkan rapuhnya supremasi hukum. Publik seperti disuguhi ketidakterbukaan yang berpotensi melanggengkan budaya impunitas,” jelasnya.
Rifky juga menekankan pentingnya transparansi dalam proses penegakan hukum agar kepercayaan publik tetap terjaga.
“Kami berharap pengungkapan kasus ini dilakukan secara transparan. Jangan sampai ada informasi yang ditutup-tutupi,” tegasnya.
Ia menambahkan, berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, Indonesia merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi prinsip transparansi dan keadilan.
“Ketika mekanisme penanganan perkara tidak jelas dan informasi publik dibatasi, yang terjadi bukan kepastian hukum, melainkan ketidakpastian hukum. Ini membuka ruang gelap yang berpotensi melindungi pihak tertentu,” pungkasnya.
Reporter: Rizqi Taupiq | Redaktur: Ujang Herlan
Komentar