JURNALSUKABUMI.COM – Seorang pedagang mainan, Hendri (32) asal Desa Cibadak Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Sukabumi, memberanikan diri ‘Curhat’ kepada Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy.
Momen itu saat dirinya tengah melakukan kunjungan kerja untuk memantau langsung penyaluran bansos di Desa Sukamantri, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, Selasa (03/08/21).
Di sela kegiatan, Menko PKM berkesempatan langsung membuka obrolan hangat bersama Hendri, pedagang mainan anak yang biasa berjualan di daerah tersebut.
“Berjualan apa, berapa omset perharinya dan berapa biasa berjualan di mana?,” kata Muhadzir.
Pertanyaan pun dijawab dengan nada gugup oleh Hendri yang merupakan asal warga Jampang itu. “Kalo modal kisaran Rp 150- 200 ribu dan pendapatan bersihnya paling Rp 50 ribu. Biasanya suka keliling dan berjualan di sekolah, karena libur saya berjualan di sini,” jawab Hendri.
Setelah itu Muhadjir menanyakan ikhwal, bantuan sosial yang disalurkan oleh Pemerintah melalui Kementrian Sosial (Kemensos). Kemudian, Hendri menjawab sudah mendaftar namun hingga saat ini bantuan tersebut belum keluar.
Mendengar hal itu, sontak Muhadjir pun meminta KTP hendri untuk dilakukan pendataan agar bisa mendapatkan bantuan.
Selain itu, Muhadjir yang turut empati dengan kondisi tersebut pun langsung memborong seluruh dagangan milik Hendri kemudian membagikannya kepada masyarakat sekitar.
Ikhwal curhatan itu Muhadjir pun menjelaskan, jika masyarakat kecil yang belum mendapatkan bantuan sosial selama pandemi covid-19 yang bersumber dari Kemensos. Mereka, bisa mendapatkan bantuan yang bersumber dari Dana Desa (DD) kemudian dari APBD setiap Kota dan Kabupaten.
“Tadi sudah kita sampaikan kalau dia belum terjangkau oleh Kemensos itu. Sudah ada bantuan yang diambilkan dari Dana Desa, kalau kelurahan itu ada di APBD jadi bisa di Wali Kota. Kalo masih belum juga itu Bupati dan Wakil Bupati menyediakan dana dari refocusing anggaran di APBD nya,” jelasnya.
Disamping itu dia pun menghimbau, agar tidak terjadi pemotongan anggaran yang diberikan kepada penerima, jika bantuan mulai disalurkan.
“Pokoknya tidak boleh ada pemotongan semuanya kepada yang berhak. Ingat ini sekarang lagi susah jangan memanfaatkan orang susah untuk kepentingan pribadi,” tandansya.
Reporter: Rizky Miftah | Redaktur: Ujang Herlan
