JURNALSUKABUMI.COM – Setelah Dilantiknya Marwan Hamami-Iyos Somantri sebagai Bupati-Wakil Bupati Sukabumi periode 2021-2026 di tengah merebaknya pandemi covid 19, ini tanggapan dan harapan dari pemerhati kebijakan publik Sukabumi Dian Purwanti. Pasalnya bukan sesuatu hal yang mudah untuk dapat mewujudkan janji politik kepada masyarakat Kabupaten Sukabumi.
Namun demikian konsekuensi dari pejabat politik adalah memenuhi janji politik yang sudah tertuang dalam visi misi Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi dengan cara dan upaya apapun.
“Karena kredibilitas seorang Kepala daerah dipertaruhkan dalam Visi Misi dan slogan yang dijanjikannya. Dengan visi terwujudnya Kabupaten Sukabumi yang religius, maju dan inovatif menuju masyarakat sejahtera lahir dan batin adalah sebuah cita-cita luhur yang patut didukung oleh seluruh aparatur dan masyarakat kabupaten Sukabumi tentunya,” ungkap Dian Purwanti, kepada jurnalsukabumi.com, Senin (01/03/21).
Menurut Ketua Program Studi Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sukabumi (UMMI), proses pencapaian Visi ini tidak hanya membutuhkan keandalan seorang Bupati saja, namun diperlukan sinergitas dari seluruh komponen yang ada di Kabupaten Sukabumi.
“Keandalan seorang Pejabat politik biasanya akan dinilai dari 100 hari masa kepemimpinannya. Disinilah saatnya Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sukabumi dituntut untuk berfikir cerdas, inovatif, kreatif, visioner, dan cermat dalam menetapkan kebijakan-kebijakan yang mengarah pada terwujudnya Visi-Misi yang telah dicanangkan,” kata dosen bergelar doktor ini.
Dalam proses pengambilan kebijakan sangat dipengaruhi oleh tatanan kelembagaan dan nilai-nilai seperti political values, organization values, personal values, policy values, dan ideological values. Dalam proses pengambilan kebijakan juga sering dipengaruhi oleh beberapa kesalahan dan bias.
“Kesalahan-kesalahan umum sering terjadi dalam proses pembuatan keputusan antara lain cognitive nearsightedness, the future will repeat the past, over simplification, overreliance on one’s own experience, Kebijakan yang dilandasi oleh pra konsepsi pembuat keputusan, padahal Kebijakan akan lebih baik hasilnya kalau didasarkan pada temuan dan bukti-bukti (evidence-based),” paparnya.
Sayangnya temuan-temuan ini sering diabaikan bila bertentangan dengan gagasan atau pra konsepsi pengambil kebijakan, berikutnya unwillingness to experiment , padahal untuk mengetahui apakah suatu keputusan itu dapat diimplementasikan atau tidak adalah dengan mengujicoba secara nyata pada ruang lingkup yang kecil (pilot project), dan reluctance to decide, yaitu Keengganan untuk membuat keputusan kendatipun mempunyai cukup fakta-fakta.
“Sebagai pemerhati kebijakan publik, saya menaruh harapan besar kepada pasangan DMarwan Hamami dan Iyos Somantri, dapat mengambil kebijakan yang tepat di 100 hari pertama kepemimpinannya. Tentu saja kebijakan yang memenuhi janji Visi-Misi dan penanggulangan wabah covid 19 yang semakin hari semakin sulit dikendalikan penyebarannya,” tandasnya.
Untuk mewujudkan visi pertama membangun sumber daya manusia yang beriman, berbudaya dan berdaya saing. Bupati sebaiknya membuat kebijakan peningkatan kualitas SDM aparatur Desa. Karena sebagaimana kita ketahui bersama, pusat pembangunan Indonesia kini beralih ke pedesaan dengan adanya program dana desa yang nilainya terbilang fantastis namun dalam pengelolaan dan pemanfaatannya kadang jauh dari ekspektasi karena kelemahan kualitas penyelenggara pemerintahan di tingkat desa.
Untuk mewujudkan visi kedua meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi berbasis agrobisnis dan pariwisata berkelanjutan. Diperlukan kebijakan yang berbasis dari hasil penelitian ilmiah, dimana setiap desa dituntut untuk mampu mengenali dan menggali potensi desanya masing-masing, tidak mengimitasi kesuksesan daerah lain yang tidak sesuai dengan situasi, kondisi, dan potensi desa sehingga upaya peningkatan produktivitas, daya saing ekonomi dan pariwisatanya berkelanjutan dapat terwujud.
“Untuk mewujudkan visi Ketiga meningkatkan konektivitas untuk percepatan pertumbuhan wilayah tidak akan sulit jika visi pertama dan keempat telah tercapai. Karena peningkatan kualitas SDM aparatur Desa akan berbanding lurus dengan meningkatnya kualitas pelayanan public yang inovatif, professional dan akuntabel,” jelasnya.
Terkait penanganan wabah covid 19 di Kabupaten Sukabumi, coba mengutip hasil analisis dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) “Selamatkan Manusia dan Korbankan Ekonomi Dalam Jangka Pendek Agar Dampak Tidak Terasa Pada Jangka Panjang”, inilah kebijakan yang paling urgen untuk segera diimplementasikan. Karena Pemerintah memiliki tanggungjawab yang sangat besar untuk memastikan keselamatan warga serta jaminan kebutuhan dasar warga terutama kelompok miskin dan rentan miskin, ditambah pekerja informal yang terputus dari sumber penghasilan harian.
“Untuk itu pastikan 5 Tepat, Policy Accuracy, Accuracy of Implementation, Target Accuracy, Environmental Accuracy, dan Accuracy of Data. Pendistribusian sembako sebaiknya dilakukan dengan door to door service oleh pejabat berwenang di setiap wilayah atau dilakukan di kantor desa/kecamatan/kelurahan dengan pengaturan jadwal yang menyesuaikan kebutuhan lapangan,” pungkasnya.
Redaktur: FK Robbi
