JURNALSUKABUMI.COM – Salah satu sektor strategis yang sangat berpengaruh pada ketahanan negara di masa depan adalah sektor pertanian.
Hal ini sejalan dengan visi misi pemerintahan yang menempatkan swasembada dan ketahanan pangan menjadi prioritas pembangunan. Segudang program dalam peningkatan kesejahteraan petani pun kian diluncurkan.
Kartu Tani misalnya, sarana akses layanan perbankan terintegrasi yang berfungsi sebagai simpanan, transaksi, penyaluran pinjaman hingga kartu subsidi (e-wallet) ini sangat dirasakan besar manfaatnya.
Hanya saja, di tahun 2020 kondisi bangsa sempat diguncang akan kehadiran penyakit baru yaitu Covid-19. Satu di antaranya kondisi kelangkaan pupuk di Jawa Barat.
“Kami terus mendorong agar Pemprov Jabar bisa bersama-sama mengatasi kelangkaan pupuk ini. Apalagi, bagi petani yang belum memiliki kartu tani dan petani yang berada di daerah blankspot internet,” ujar Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, H. A. Sopyan BHM, Kamis (31/12/2020).
Legislator komisi II ini juga mengaku, sangat mengapresiasi program kartu tani yang diluncurkan Kementrian Pertanian (Kementan). Karena, sangat bermanfaat dan memudahkan para petani dalam memasok kebutuhan pupuk secara akurat sampai tingkat pengecer.
“Tentu sangat setuju. Segudang manfaat bisa dirasakan langsung dari kartu tani ini. Namun, untuk memaksimalkanya bagi petani yang belum memiliki kartu dan berada daerah blankspot internet perlu solusi secepatnya dengan cara manual,” terangnya.
Karena dari hasil pantauan di lapangan, kekurangan dari kartu tani ini termasuk petani yang belum masuk sistem elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e- RDKK) masih kesulitan akan pupuk ini.
“Jadi selama ini distributor dan pengecer resmi pupuk hanya jadi operator saja. Beda halnya dengan dulu, pupuk bersubsidi yang bisa kapan saja petani beli. Kami berharap Kementan juga membuka layanan secara manual,” tutup Abah sapaan akrab politikus ini.
Reporter: Cr1 | Redaktur: Ujang Herlan
