JURNALSUKABUMI.COM – Kebutuhan armada pengangkut sampah di Kabupaten Sukabumi diperkirakan mencapai 250 unit truk untuk menjangkau seluruh wilayah pelayanan.
Namun, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sukabumi saat ini hanya mengoperasikan 54 armada, dengan sekitar delapan unit di antaranya mengalami kerusakan berat.
Kesenjangan tersebut menjadi tantangan dalam pengelolaan sampah, terutama karena luasnya wilayah Kabupaten Sukabumi membutuhkan dukungan kendaraan dan biaya operasional yang memadai.
Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala DLH Kabupaten Sukabumi, Endang Suherman, menilai pengangkutan menggunakan armada pemerintah bukan satu-satunya solusi.
Pengurangan sampah sejak dari rumah tangga hingga tingkat desa perlu diperkuat agar volume sampah yang harus diangkut dapat ditekan.
“Pengelolaan sampah tidak bisa hanya mengandalkan DLH. Masyarakat dan pemerintah di tingkat desa juga memiliki peran penting untuk mengurangi sampah dari sumber. Dengan begitu, pelayanan pengangkutan yang ada dapat dimanfaatkan secara lebih optimal,” tutur Endang.
Menurutnya, pengelolaan sampah harus dilakukan secara menyeluruh, bukan sekadar memindahkan sampah dari tempat penampungan menuju lokasi pengolahan atau pembuangan akhir.
Sampah yang dapat dikurangi dan dikelola sejak dari sumber akan membantu menekan beban pengangkutan. Upaya tersebut juga menjadi penting ketika jumlah kendaraan yang tersedia belum mampu memenuhi kebutuhan ideal pelayanan di seluruh wilayah.
Saat ini, DLH Kabupaten Sukabumi memiliki 54 armada pengangkut sampah. Sekitar delapan unit mengalami kerusakan berat, sementara sebagian kendaraan lainnya telah berusia lebih dari 10 tahun sehingga membutuhkan perawatan rutin.
Endang mengatakan pihaknya tetap berupaya menjaga rutinitas pengangkutan dengan mengoptimalkan armada yang masih layak digunakan.
“Pengangkutan sampah merupakan pelayanan langsung kepada masyarakat. Dengan kemampuan armada yang ada, kami tetap berkomitmen menjaga rutinitas pengangkutan dan mengoptimalkan pelayanan di lapangan,” ujarnya.
Berdasarkan master plan persampahan, kebutuhan sekitar 250 truk menunjukkan besarnya tantangan yang harus dihadapi untuk memperluas jangkauan pelayanan. Luas wilayah juga berpengaruh terhadap waktu tempuh dan biaya operasional pengangkutan.
Karena itu, Endang menekankan perlunya keterlibatan masyarakat dan pemerintah desa dalam membangun kebiasaan mengurangi sampah dari sumbernya. Langkah ini diharapkan dapat membantu mengurangi ketergantungan terhadap pengangkutan menggunakan armada DLH.
Di tengah keterbatasan kendaraan, penguatan pengelolaan sampah dari hulu menjadi salah satu langkah yang dapat dilakukan bersama. Sementara itu, optimalisasi armada tetap diperlukan agar pelayanan pengangkutan kepada masyarakat terus berjalan.
“Tantangannya bukan hanya menyediakan kendaraan pengangkut, tetapi juga membangun sistem pengelolaan sampah yang melibatkan pemerintah dan masyarakat sejak dari sumbernya,” tandasnya.
Reporter: Ilham Nugraha | Redaktur: Ujang Herlan
Komentar