JURNALSUKABUMI.COM – Penyaluran program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah sekolah di Kecamatan Nagrak, Kabupaten Sukabumi, terhenti selama lebih dari dua pekan. Akibatnya, sekitar 1.300 penerima manfaat dari tujuh sekolah belum mendapatkan makanan bergizi melalui program tersebut.
Kondisi ini menimbulkan harapan dari pihak sekolah agar penyaluran MBG segera kembali berjalan normal. Pasalnya, program tersebut dinilai sangat membantu pemenuhan kebutuhan gizi siswa sekaligus mendukung aktivitas belajar di sekolah.
Leli Hartati, salah seorang tenaga pengajar sekolah dasar di Kecamatan Nagrak, mengungkapkan bahwa para siswanya sudah lebih dari dua pekan tidak menerima MBG seperti biasanya.
“Selama dua minggu lebih dua hari murid kami tidak mendapat MBG. Anak-anak selalu menanyakan program ini. Kami berharap kendalanya cepat teratasi karena program ini sangat membantu sekaligus bermanfaat bagi anak-anak,” ujar Leli saat ditemui Jurnalsukabumi.com, Selasa (20/10/2026).
Menanggapi kondisi tersebut, pihak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Balekambang II mengakui bahwa penyaluran MBG kepada sejumlah sekolah belum berjalan sebagaimana mestinya.
Aslap SPPG Balekambang II, Ihwan Syaripudin, menjelaskan bahwa kendala penyaluran berkaitan dengan Surat Penetapan Sementara (SPS) II dari Badan Gizi Nasional (BGN). Berdasarkan data yang menjadi acuan, sekolah yang belum tercantum dalam data sasaran pemenuhan gizi BGN belum dapat menerima distribusi MBG.
“Sekitar 1.300 penerima manfaat dari tujuh sekolah belum kami distribusikan selama dua minggu ini. Saat ini, kami sedang mengupayakan penyelesaiannya. Seluruh tim berupaya semaksimal mungkin mencari solusi terbaik agar penyaluran dapat segera kembali berjalan lancar bagi para siswa. Kami mohon doa dan kesabaran dari pihak sekolah,” kata Ihwan.
Pihak SPPG Balekambang II juga menyampaikan permohonan maaf atas terhentinya penyaluran tersebut. Mereka berkomitmen menyampaikan perkembangan terbaru kepada pihak sekolah maupun wali murid setelah ada kepastian mengenai penyelesaian kendala administrasi tersebut.
Ihwan menambahkan, apabila persoalan itu berlangsung lebih lama, pihaknya akan mengupayakan alternatif penyelesaian melalui surat pernyataan dari pihak sekolah yang nantinya ditembuskan kepada koordinator kecamatan (korcam) dan koordinator wilayah (korwil).
Langkah tersebut diharapkan dapat menjadi bahan koordinasi agar penyaluran MBG bagi para siswa bisa kembali dilaksanakan.
“Jika memang ini berlangsung lama, kami akan berupaya mencari solusi lain, yakni membuat surat pernyataan dari pihak sekolah, kemudian ditembuskan kepada korcam dan korwil. Harapannya, MBG bisa kembali didistribusikan. Mereka juga anak bangsa yang berhak mendapatkan hak yang sama,” pungkasnya.
Terhentinya penyaluran MBG di tujuh sekolah tersebut kini menjadi perhatian pihak sekolah dan SPPG Balekambang II. Mereka berharap persoalan administrasi yang menjadi kendala dapat segera diselesaikan sehingga para siswa kembali memperoleh manfaat program MBG.
Reporter: Idris Andriansah | Redaktur: Ujang Herlan
Komentar