JURNALSUKABUMI.COM – Pemerintah daerah melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Sukabumi mengimbau perusahaan wajib mengeluarkan Tunjangan Hari Raya (THR).
Tak hanya itu, imbauan akan THR ini pun dilontarkan secara tegas dari aktivis buruh yang tergabung dalam wadah, Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Tekstil Sandang dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PUK SP TSK SPSI) PT Glostar Indonesia (GSI) I Cikembar.
Pasalnya, mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 6 Tahun 2016 tentang THR Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan, THR Keagamaan merupakan pendapatan non upah yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh menjelang Hari Raya Keagamaan.
“Pembayaran THR bagi pekerja atau buruh ini wajib diberikan sekali dalam setahun oleh perusahaan. Utamnya, pembayaraannya maksimal H-7 atau 7 hari sebelum Hari Raya Keagamaan,” tegas Ketua PUK SP TSK SPSI PT GSI I Cikembar, Mulyadi kepada jurnalsukabumi.com, Jumat (15/04/2022).
Selain pemberian THR yang sudah diatur dalam peraturan pemerintah, melalui Permenaker 6/16 ini. Tak sedikit perusahaan-perusahaan pun memperkuatnya kembali melalui Perjanjian Kerja Bersama (PKB).
Masih kata Mulyadi, bahkan di GSI 1 maupun 2 mislanya, ini ada hal yang berbeda dan sangat menarik yaitu menerapkan sistem persentase.
“THR dibayarkan dihitung masa kerja nol sampai terakhir kerja. Jadi, bagi buruh yang kerjanya sudah lama akan lebih besar dibandingakan bueuh yang masih baru,” tandasnya.
Terpisah, Kepala Bidang Hubungan Industrial Disnakertrans Kabupaten Sukabumi, Tedi Kuswandi menambahkan, adapun sanksi yang bakal diberikan pada perusahaan yang melanggar pembayaran THR keagamaan ini diatur dalam PP nomor 36 tahun 2021, Permenaker nomor 20 tahun 2016 dan Permenaker nomor 6 tahun 2016.
“Bagi perusahaan yang terlambat membayar THR akan didenda 5% dari total THR yang harus dibayarkan. Dengan catatan, denda dikelola dan dipergunakan untuk kesejahteraan pekerja atau buruh,” terangnya.
Kemudian, bagi perusahaan yang tidak membayarkan THR akan didenda berupa sanksi administratif. Dari mulai teguran tertulis, pembatatasan kegiatan usaha, penghentian sementara, sebagaian atau seluruh alat produksi.
“Dan sanki terakhir masih dalam dasar hukum tadi yakni hingga bisa dengan pembekuan keuangan usaha. Jadi, kami mengimvau jangan sampai pembayaran THR ini terlambat apalagi tidak dibayarkan,” tandansya.
Reporter: Ruslan AG | Redaktur: Ujang Herlan
