JURNALSUKABUMI.COM – Sedikitnya 25 ribu non Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) penerima Bantuan Sosial (Bansos) Provinsi Jawa Barat Tahap 2 di Kabupaten Sukabumi, masih menggantung.
Ironisnya lagi, jumlah pengurangan bantuan covid-19 tersebut dinilai cukup signifikan. Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Sukabumi, meminta secepatnya anggaran tersebut dicairkan.
“Kami mendesak Dinas Sosial (Dinsos) untuk menyamakan data penyaluran Bansos tahap dua ini dengan data penyaluran sebelumnya, agar tidak timbul protes dari masyarakat,” ujar Wakil Ketua 1 Apdesi Kabupaten Sukabumi, Ojang Apandi kepada jurnalsukabumi.com.
Apdesi juga meminta agar data penerima yang belum cair ini bisa terlealisasikan dalam waktu dekat ini. Kabar terbarunya, sambung Ojang sudah mendapatkan titik terang. Yakni, data jumlah pendistribusian Bansos tahap satu akan kembali diajukan melalui Dinsos Kabupaten Sukabumi.
“Saat audensi kemarin (16/7/20) di Aula Dinas Pendidikan, Dinsos memberikan opsi akan melakukannya dengan cara sapa warga. Namun, kami menolaknya karena cara tersebut tidak efektif dan disepakati kami akan memberikan data tahap satu untuk penyaluran bantuan di tahap kedua nanti,” ulasnya.
Ojang juga meminta, bahwa Dinsos Kabupaten Sukabumi, harus memberikan data non-DTKS yang 25 ribu itu ke Dinsos Provinsi Jabar, untuk menyusul bantuan yang belum cair ini. Bahkan, pihaknya memberikan waktu kurang lebih satu minggu kepada Dinsos untuk segera menyelesaikan permasalahan tersebut.
“Jika dalam satu minggu permasalahan ini belum selesai dan non-DTKS masih juga tidak mendapatkan bantuan. Maka kami akan melakukan aksi ke Dinsos Provinsi Jabar,” tandasnya.
Dilokasi yang sama, Sekjen Apdesi Kabupaten Sukabumi, Tutang Setiawan menambahkan, data yang tahap kedua ini dicoret dari Bansos Provinsi Jabar, agar dimunculkan kembali.
“Yang 25 ribu itu kami minta segera munculkan kembali datanya sebagai penerima Bansos Provinsi Jabar,” pungkasnya.
Reporter : Ruslan AG II Redaktur: Ujang Herlan
