JURNALSUKABUMI.COM – Memasuki usia 156 tahun, Kabupaten Sukabumi dihadapkan pada pekerjaan yang jauh lebih besar daripada sekadar memperingati perjalanan sejarah. Tantangannya adalah memastikan pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, mulai dari jalan, hunian, pendidikan hingga penguatan ekonomi lokal.
Pesan tersebut disampaikan Bupati Sukabumi H Asep Japar dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Sukabumi dalam rangka Milangkala Kabupaten Sukabumi ke-156 di Ruang Sidang Paripurna DPRD, Kamis (10/9/2026).
Bagi Asep Japar, momentum Hari Jadi Kabupaten Sukabumi (HJKS) harus menjadi kesempatan untuk memperkuat kembali arah pembangunan sekaligus melihat persoalan yang masih dihadapi masyarakat.
“Memperingati hari jadi ini bukan sekadar acara seremonial, melainkan momentum untuk mengukuhkan kembali tekad dan komitmen serta menguatkan sinergi dan kolaborasi membangun Kabupaten Sukabumi yang lebih maju dan sejahtera,” kata Bupati.
Komitmen tersebut, kata dia, diterjemahkan melalui sejumlah program yang menyasar kebutuhan dasar masyarakat.
Di bidang infrastruktur, Pemkab Sukabumi menjalankan program TUMANINAH atau Infrastruktur Mantap, Terintegrasi, dan Terarah. Program tersebut diarahkan pada perbaikan jalan kabupaten sekaligus pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi.
Persoalan tempat tinggal juga menjadi bagian dari pembangunan. Melalui program Rumah Sakinah dan Rumah Layak Huni, pemerintah mendorong perbaikan rumah tidak layak huni, penyediaan air bersih hingga pembangunan hunian tetap dan rumah khusus bagi masyarakat terdampak bencana.
Sementara pembangunan tidak hanya menyangkut fisik. Pemerintah juga menempatkan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai bagian penting dari masa depan daerah.
Sejumlah program seperti Generasi Mencerang yang berorientasi pada kemandirian, kecerdasan dan pengembangan potensi generasi muda, Pemuda Berkarya Sukabumi Berdaya, TRENDI atau Pesantren Melek Digital, serta Beasiswa Bupati Sukabumi menjadi bagian dari upaya tersebut.
Di sektor ekonomi, masyarakat didorong bukan hanya menjadi penerima manfaat pembangunan, tetapi menjadi pelaku utama. Pertanian, perikanan, UMKM-IKM dan pariwisata menjadi sektor yang dinilai memiliki potensi besar untuk menciptakan nilai tambah dan membuka peluang ekonomi baru.
Arah tersebut sejalan dengan tema HJKS ke-156, “Memacu Agroindustri, Memajukan Pariwisata”.
Asep Japar menilai kekuatan Sukabumi berada pada potensi lokal yang sangat besar. Tantangannya adalah bagaimana potensi tersebut diolah lebih jauh sehingga manfaat ekonominya dapat dirasakan masyarakat.
Karena itu, pembangunan membutuhkan kerja bersama. Pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan DPRD, Forkopimda, dunia usaha maupun masyarakat.
“Kolaborasi tersebut dibutuhkan agar pembangunan tidak berhenti pada pembangunan fisik, tetapi juga berdampak terhadap kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan warga,” katanya.
Dukungan terhadap arah pembangunan itu disampaikan Asda Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, Sumasna.
Ia menyebut perkembangan Kabupaten Sukabumi menunjukkan tren positif. Salah satunya terlihat dari pertumbuhan ekonomi daerah pada 2025 yang mencapai 5,69 persen, dengan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan menjadi salah satu penyumbang terbesar.
Menurut Sumasna, potensi agroindustri dan pariwisata Sukabumi masih dapat dikembangkan lebih jauh.
“Pengembangannya perlu dilakukan secara terintegrasi dengan penguatan infrastruktur, konektivitas antarwilayah serta pelayanan kesehatan,” ucap Sumasna.
Dari sisi legislatif, Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Budi Azhar Mutawali menilai pembangunan daerah merupakan hasil kerja bersama. Pemerintah dan DPRD, kata dia, membutuhkan partisipasi masyarakat, dunia usaha serta berbagai pemangku kepentingan agar pembangunan dapat terus berjalan.
“Momentum HJKS ke-156 pun menjadi kesempatan untuk melihat sejumlah capaian yang telah diraih Kabupaten Sukabumi,” tambahnya.
Di antaranya penghargaan di bidang pariwisata dan UMKM, dukungan terhadap swasembada pangan, Kabupaten Layak Anak serta keberhasilan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-12 kalinya atas laporan keuangan daerah.
Namun, sederet capaian tersebut bukan berarti pekerjaan pembangunan selesai.
Usia 156 tahun justru menjadi titik untuk memperkuat komitmen agar pembangunan berikutnya semakin dekat dengan persoalan yang dihadapi masyarakat.
“Ukuran keberhasilan pembangunan pada akhirnya bukan hanya banyaknya program atau penghargaan yang diterima, melainkan seberapa besar perubahan yang dirasakan warga dalam kehidupan sehari-hari,” tandasnya.
Reporter: Ilham Nugraha | Redaktur: Ujang Herlan
