JURNALSUKABUMI.COM – Mengelola sampah di Kabupaten Sukabumi bukan perkara sederhana. Wilayah yang membentang di 47 kecamatan dengan ratusan desa membuat Dinas Lingkungan Hidup (DLH) harus bekerja dengan jangkauan pelayanan yang jauh lebih luas dibandingkan kemampuan armada yang tersedia.
Saat ini DLH Kabupaten Sukabumi memiliki 54 armada pengangkut sampah. Namun, delapan di antaranya mengalami kerusakan berat sehingga tidak dapat digunakan secara optimal.
Kondisi tersebut membuat kemampuan DLH dalam mengangkut sampah dari masyarakat masih jauh dari kebutuhan ideal.
Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan DLH Kabupaten Sukabumi, Dede Jaenudin, mengakui keterbatasan armada masih menjadi salah satu persoalan utama pelayanan persampahan.
“Kita ingin terus melakukan optimalisasi pelayanan prima dengan kemampuan yang ada. Memang harus diakui, pelayanan pengangkutan sampah kepada masyarakat masih belum maksimal karena keterbatasan armada,” ujar Dede, Rabu (9/9/2026).
Persoalannya bukan hanya jumlah kendaraan. Sebagian armada yang dimiliki DLH juga sudah berusia lebih dari 10 tahun. Perawatan tetap dilakukan, tetapi kendaraan yang mengalami kerusakan berat membutuhkan biaya perbaikan yang tidak sedikit.
Ketika satu armada masuk bengkel, beban pelayanan otomatis berpindah ke kendaraan lain. Jadwal pengangkutan di sejumlah wilayah pun harus menyesuaikan kondisi armada yang tersedia.
Padahal, kebutuhan ideal yang dihitung dalam master plan persampahan Kabupaten Sukabumi jauh di atas jumlah armada saat ini.
“Kalau berdasarkan master plan, untuk menjangkau seluruh wilayah administratif Kabupaten Sukabumi, kebutuhan minimalnya sekitar 250 unit truk sampah,” kata Dede.
Artinya, terdapat kesenjangan besar antara armada yang tersedia dengan kebutuhan pelayanan. Dari kebutuhan minimal 250 unit, DLH saat ini hanya mengoperasikan 54 armada, itu pun tidak seluruhnya dalam kondisi prima.
Dampaknya terlihat dari cakupan pelayanan. Dari 381 desa dan lima kelurahan di Kabupaten Sukabumi, layanan pengangkutan sampah baru menjangkau sekitar 156 desa yang tersebar di 36 kecamatan.
“Ini menjadi kendala kita. Ketika satu kendaraan rusak atau sedang menjalani perawatan, pelayanan di lapangan harus disesuaikan,” jelasnya.
Tantangan tersebut menjadi semakin penting karena pola pengelolaan sampah di kawasan Cimenteng juga telah berubah. Setelah operasional TPA Cimenteng dihentikan untuk metode penimbunan landfill, sampah yang masuk diarahkan menuju fasilitas pengolahan menjadi bahan bakar alternatif atau refuse-derived fuel (RDF).
Dengan pola tersebut, proses pengangkutan menjadi bagian penting dalam rantai pengelolaan sampah. Sampah dari masyarakat harus segera dikumpulkan dan dipindahkan menuju fasilitas pengolahan.
Karena itu, menurut Dede, persoalan sampah tidak bisa sepenuhnya diselesaikan hanya dengan menambah armada.
DLH juga mendorong pemerintah desa dan masyarakat mengambil peran sejak dari sumber sampah. Semakin banyak sampah yang dapat dikurangi atau dikelola secara mandiri di tingkat rumah tangga dan lingkungan, semakin kecil pula beban yang harus ditanggung armada DLH.
“Persoalan sampah ini merupakan urusan bersama. Kita harus mendorong pola pengelolaan yang lebih mandiri agar sampah yang harus diangkut oleh DLH dapat dikurangi,” tuturnya.
Bagi DLH, optimalisasi pengangkutan tetap menjadi pekerjaan yang harus terus dilakukan. Namun di tengah keterbatasan armada dan luasnya wilayah pelayanan, pengurangan sampah dari sumber menjadi bagian penting agar sistem persampahan tidak semakin terbebani.
“Harapan kita pelayanan semakin tertib dan optimal. Namun, masyarakat juga perlu ikut mengurangi sampah sejak dari rumah,” tandasnya.
Reporter: Ilham Nugraha | Redaktur: Ujang Herlan
