JURNALSUKABUMI.COM – Dinas Perikanan Kabupaten Sukabumi menunjukkan komitmennya terhadap pembangunan daerah dengan turut menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sukabumi yang membahas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap nota pengantar Bupati atas Raperda APBD Tahun Anggaran 2026, Rabu (1/10/2025).
Rapat yang berlangsung di Ruang Sidang DPRD Kabupaten Sukabumi ini dipimpin oleh Ketua DPRD Budi Azhar Mutawali, serta dihadiri oleh Bupati H. Asep Japar, Wakil Bupati H. Andreas, Sekretaris Daerah H. Ade Suryaman, unsur Forkopimda, perangkat daerah, camat, dan tamu undangan lainnya.
Dalam rapat tersebut, seluruh fraksi DPRD menyampaikan pandangan umum baik secara lisan maupun tertulis, dimulai dari Fraksi Partai Golkar hingga PPP. Pandangan yang disampaikan berisi masukan, saran, serta tanggapan terhadap rancangan APBD 2026 sebagai dasar arah kebijakan pembangunan Kabupaten Sukabumi.
Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Sukabumi, Nunung Nurhayati, menegaskan bahwa masukan dari DPRD menjadi acuan penting bagi perangkat daerah, termasuk Dinas Perikanan, dalam menyempurnakan program kerja dan memastikan anggaran benar-benar berpihak pada kesejahteraan masyarakat pesisir dan pelaku sektor perikanan.
“Kami di Dinas Perikanan melihat bahwa pandangan umum dari DPRD merupakan bentuk komitmen bersama untuk memastikan APBD 2026 dapat lebih berpihak kepada kepentingan masyarakat. Sektor perikanan tentunya akan terus kami dorong agar dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan, pembudidaya, serta pelaku usaha perikanan di Kabupaten Sukabumi,” ujar Nunung.
Lebih lanjut, Nunung menyampaikan bahwa pihaknya siap bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan, baik legislatif maupun eksekutif, dalam mengimplementasikan program pembangunan yang berkelanjutan. Dinas Perikanan juga berkomitmen memperkuat strategi pengelolaan sumber daya perikanan secara produktif dan ramah lingkungan.
“Dinas Perikanan siap bersinergi dalam merancang program yang tepat sasaran, sehingga mampu memperkuat ketahanan pangan daerah dan membuka peluang ekonomi baru di sektor kelautan dan perikanan,” tambahnya.
Rapat Paripurna tersebut menjadi salah satu tahap penting dalam pembahasan Raperda APBD 2026, yang akan dilanjutkan dengan agenda penyampaian jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi pada sidang berikutnya.
Reporter: Ilham Nugraha | Redaktur: Ujang Herlan
