Hergun Soroti Inventarisasi Aset Pemda, Dorong Profesionalisme dan Payung Hukum BUMD

Kamis, 7 Agustus 2025 - 11:30 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JURNALSUKABUMI.COM – Anggota DPR RI, Heri Gunawan, menyoroti pentingnya penataan dan pendataan aset pemerintah daerah (Pemda) secara lengkap dan akurat. Hal ini disampaikannya dalam rangka mendorong tata kelola daerah yang lebih profesional dan transparan.

Menurut Ketua DPP Partai Gerindra yang akrab disapa Hergun ini, masih banyak aset milik Pemda yang belum terinventarisasi dengan baik. Hal ini berpotensi menimbulkan persoalan hukum, pemborosan anggaran, dan menghambat pembangunan daerah yang efektif.

“Aset-aset daerah harus terdata dengan jelas, lengkap, dan memiliki legalitas. Ini penting sebagai jaminan kepastian hukum dan dasar dalam perencanaan pembangunan,” ujar Hergun di sela kegiatan Sosialisasi Program Strategis Kementerian ATR/BPN yang digelar di Kantor Desa Sukaresmi, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, Kamis (7/8/2025).

Selain itu, Penasihat Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Sukabumi Raya ini juga menyinggung pentingnya penguatan kelembagaan dan landasan hukum untuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Hal ini seriring DPR RI akan segera menginisiasi pembentukan Undang-Undang tentang BUMD agar memiliki payung hukum yang kokoh, profesional, dan berdaya saing tinggi.

“Kita mendorong agar BUMD tidak hanya menjadi simbol, tapi mampu menjadi lokomotif ekonomi daerah. Untuk itu perlu regulasi khusus yang mengatur tata kelola, pengawasan, dan sistem pelaporan keuangan yang akuntabel,” jelasnya.

Tak hanya itu, Hergun juga menyoroti pentingnya dukungan dari pemerintah pusat terhadap daerah, baik dalam bentuk anggaran maupun kebijakan afirmatif. Terlebih lagi, dari 514 kabupaten/kota yang ada di Indonesia, 396 di antaranya merupakan hasil pemekaran. Kondisi ini, kata Hergun, menuntut sinergi antara pusat dan daerah agar pembangunan tidak stagnan.

“Daerah pemekaran membutuhkan perhatian khusus, baik dalam hal anggaran maupun peningkatan kapasitas SDM. Semua pihak harus saling mendukung agar daerah berkembang lebih profesional,” ujarnya.

Hergun menegaskan, inventarisasi aset, penguatan BUMD, dan sinergi pusat-daerah merupakan satu kesatuan upaya untuk menciptakan pemerintahan daerah yang mandiri, modern, dan bertanggung jawab.

Redaktur: Ujang Herlan

Berita Terkait

Ratusan Prajurit Yon Armed 13 Nanggala Berangkat ke Perbatasan, Bupati: Kami Bangga dan Mendoakan
Heri Gunawan: Jangan Atasnamakan Rakyat untuk Kritik Destruktif Program Makan Bergizi Gratis
SMSI dan Mahkamah Agung Bersinergi Cetak Mediator Bersertifikat Nasional
BEM Bersatu Tolak Gerakan Mahasiswa yang Ditunggangi Politik Praktis
Agus Andrianto Dorong Lapas Kembangkan Usaha Mandiri, Tegaskan Jajaran Jangan “Nakal”
Menteri Yandri Susanto ‘Tantang’ Mahasiswa UMMI Bangun Desa Entrepreneur
Ole Romeny Jadi Pahlawan! Indonesia Tundukkan Mozambik 1-0 di FIFA Matchday
Belum Ada PJU, Pengguna Jembatan Baru Pamuruyan Diminta Waspada

Berita Terkait

Rabu, 24 Juni 2026 - 07:20 WIB

Heri Gunawan: Jangan Atasnamakan Rakyat untuk Kritik Destruktif Program Makan Bergizi Gratis

Kamis, 18 Juni 2026 - 11:33 WIB

SMSI dan Mahkamah Agung Bersinergi Cetak Mediator Bersertifikat Nasional

Selasa, 16 Juni 2026 - 22:13 WIB

BEM Bersatu Tolak Gerakan Mahasiswa yang Ditunggangi Politik Praktis

Minggu, 14 Juni 2026 - 13:58 WIB

Agus Andrianto Dorong Lapas Kembangkan Usaha Mandiri, Tegaskan Jajaran Jangan “Nakal”

Jumat, 12 Juni 2026 - 16:17 WIB

Menteri Yandri Susanto ‘Tantang’ Mahasiswa UMMI Bangun Desa Entrepreneur

Berita Terbaru

OPINI

Gizi Rakyat atau Gizi Oligarki?

Rabu, 24 Jun 2026 - 17:29 WIB