JURNALSUKABUMI.COM – Sedikitnya 194 Pastor Katolik di Tanah Papua mengirim seruan perdamaian pada, Kamis (25/11/2021) pagi. Seperti diketahui, keadaan Papua dan Papua Barat yang tidak pernah lepas dari konflik bersenjata.
Dalam seruan tersebut, selain imbauan gencatan senjata TNI/Polri dan OPM, mereka juga berharap dunia Internasional lebih peduli terhadap konflik di kawasan ini.
Pada 10 Desember 2020 telah ada seruan moral 147 Pastor Katolik Papua. Demikian juga belum lama ini, pada 31 Oktober 2021, ada permintaan genjatan senjata dari 36 Imam Projo Keuskupan Timika. Hal itu yang mendorong Gereja Katolik bersuara lebih keras dan tegas untuk mengentikan konflik dan kekerasan.
Pastor Alberto John Bunai, Pr saat membacakan seruan itu mengatakan, kekerasan tidak akan menyelesaikan masalah. Bahkan, 194 pastor Katolik ini berharap ada kepedulian dari dunia Internasional.
“Dengan tegas mendukung diundangnya Komisioner Tinggi PBB untuk HAM, supaya dapat melihat dan mendengar sendiri bagaimana kondisi HAM yang sebenarnya di Papua,” papar Pastor John Bunai dalam keterangan yang diterima jurnalsukabumi.com.
Melalui seruan yang sama, para imam Katolik itu meminta kepada duta besar negara-negara sahabat untuk turut membantu.
“Mereka diharapkan turut mendesak semua kubu yang berperang, TNI/POLRI maupun TPN-OPM agar segera mengadakan gencatan senjata atau jeda kemanusiaan,” demikian bunyi seruan itu.
Gereja Katolik di Papua juga menyampaikan pesan ke Duta Besar Vatikan di Jakarta, sebagai perwakilan Gereja Katolik sedunia, bahwa Otonomi Khusus yang sudah berjalan 20 tahun di Papua, telah gagal mencapai tujuan.
“Papua kaya akan sumber daya alam, tetap rakyatnya berada miskin,” ujar Pastor John Bunai,
Data BPS yang menyebut Provinsi Papua dan Papua Barat adalah wilayah termiskin pertama dan kedua di Tanah Air, dengan tingkat kemiskinan 28,6 persen dan 21,7 persen.
Seruan juga disampaikan kepada pemimpin negara-negara, yang memberikan bantuan dana kepada Pemerintah RI untuk pembangunan dan kesejahteraan Papua.
“Kami berseru kepada negara dan instansi pemberi dana pembangunan di Papua agar meninjau kembali kerja sama yang dibangun selama ini. Sebab yang terjadi di Tanah Papua adalah pembangunan sarana fisik sebagai prioritas, penambahan pasukan organik hampir di seluruh Tanah Papua,” papar Pastor John Bunai.
Gereja Katolik juga menilai di Papua terjadi pemaksaan kehendak, tindakan kekerasan, pembungkaman ruang demokrasi, pembunuhan yang tidak ditindak, dan kriminalisasi terhadap awak media yang berbicara tentang kebenaran dan keadilan.
“Bahkan seruan para Pastor dipandang miring, malah mereka dinilai sebagai separatis pendukung TPN-OPM,” tambahnya.
Reporter: Ardi Yakub | Redaktur: Ujang Herlan
