Soal BBL, DPRD: Masih Ada Peluang Kita Ajukan Masukkannya

Rabu, 31 Maret 2021 - 20:19 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

JURNALSUKABUMI.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sukabumi, menjaring aspirasi puluhan nelayan yang tergabung dalam Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI), Rabu (31/03/21).

Salah satunya mengenai Benih Bening Lobster (BBL) akan kebijakan pemerintah pusat tentang larangan penangkapan atau pengeluaran lobster, kepiting, dan rajungan. Hal itu berdampak pada nasib regulasi ekonomi masyarakat nelayan yang menggantungkan hidupnya dari benih lobster.

“Seluruh aspirasi nelayan sudah kami buatkan berita acaranya dan tadi pun kami meminta ke HNSI untuk membuatkan surat secara resmi apa saja keluhan keluhannya apa saja Aspirasi HNSI Kabupaten Sukabumi,” kata Ketua DPRD, Yudha Sukmagara kepada jurnalsukabumi.com.

Sambung dia, setelah Permen KP 56 tahun 2016 diberlakukan, nelayan yang biasa berburu benih bening lobster bingung menghadapi problematika hidup. Bila tak melaut untuk menangkap benur, keluarganya tak makan, bila menangkap ditangkap aparat.

“Kondisi ini pun menimbulkan dampak sosial yang perlu kita cermati, ketika ada perlawanan dari nelayan. Sebab, aturan ini kan korelasinya tingkat pusat, jadi sebetulnya DPRD di sini tidak bisa mengambil sebuah inisiatif melakukan sebuah peraturan peraturan daerah jadi memang peraturan ini adanya di tingkat menteri. Saya rasa dengan adanya penggodokan ini ada peluang untuk kita memberikan masukan, dan nantinya pada saat di keluarkan Permen KP bisa mengakomodir keinginan dari para nelayan,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Sukabumi, Abdul Kodir menjelaskan, kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia itu sifatnya nasional jadi berlaku untuk semua provinsi. Namun sebelumnya pada saat Permen KP Nomor 12 Tahun 2020 membolehkan ekspor benih lobster, kabupaten Sukabumi yang pertama melakukan ekspor tersebut.

“Pada saat berlakunya Permen KP 12/2020 bahwa benih lobster yang diekspor bersumber dari wilayah Kabupaten Sukabumi ini berjumlah 13 juta lebih. Sekitar 30 persen dari total seluruhan ekspor Indonesia,” tandasnya.

Reporter: Ilham Nugraha | Redaktur: Ujang Herlan

Berita Terkait

Ketua DPRD Bacakan Pesan Pahlawan, DPRD Sukabumi Ajak Lanjutkan Perjuangan Lewat Karya Nyata
Usulan Revitalisasi PAUD Mandek, Asep Rizwan Siapkan Dorongan ke Dinas Pendidikan
Leni Liawati Ungkap Dampak BPJS Nonaktif, Warga Sakit Terbebani Tunggakan Rp875 Ribu
Hamzah Gurnita Bongkar Keluhan Warga soal BPJS, Sudah Bayar Denda Masih Terbebani
KDM Sebut Bisa Berobat Gratis Tanpa BPJS, DPRD Ungkap Juknis RS Belum Jelas
Dana Bagi Hasil Provinsi Turun Rp7,4 Miliar, DPRD Dorong Anggaran Fokus ke Kebutuhan Warga
Budi Azhar Minta Gubernur Segera Terbitkan Petunjuk Teknis Layanan RS Tanpa BPJS
DPRD Sukabumi Bedah Evaluasi Gubernur, Arah Belanja Perubahan APBD 2026 Kembali Dibahas

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊

Berita Terkait

Selasa, 10 November 2026 - 12:32 WIB

Ketua DPRD Bacakan Pesan Pahlawan, DPRD Sukabumi Ajak Lanjutkan Perjuangan Lewat Karya Nyata

Senin, 26 Oktober 2026 - 16:54 WIB

Usulan Revitalisasi PAUD Mandek, Asep Rizwan Siapkan Dorongan ke Dinas Pendidikan

Senin, 26 Oktober 2026 - 14:05 WIB

Leni Liawati Ungkap Dampak BPJS Nonaktif, Warga Sakit Terbebani Tunggakan Rp875 Ribu

Senin, 26 Oktober 2026 - 11:39 WIB

Hamzah Gurnita Bongkar Keluhan Warga soal BPJS, Sudah Bayar Denda Masih Terbebani

Rabu, 14 Oktober 2026 - 13:57 WIB

KDM Sebut Bisa Berobat Gratis Tanpa BPJS, DPRD Ungkap Juknis RS Belum Jelas

Berita Terbaru

NASIONAL

Satgas Yonarmed 13 Gencarkan Penyuluhan Narkoba di Perbatasan

Minggu, 15 Nov 2026 - 19:57 WIB

wazamba

Jak najít skryté poklady mezi hrami Wazamba

Minggu, 15 Nov 2026 - 19:11 WIB