JURNALSUKABUMI.COM – DPRD Kabupaten Sukabumi menyetujui empat agenda penting dalam Rapat Paripurna ke-28 Tahun Sidang 2026 yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sukabumi, Palabuhanratu, Senin (16/11/2026).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Budi Azhar Mutawali, didampingi Wakil Ketua II H. Usep. Turut hadir Bupati Sukabumi H. Asep Japar, jajaran anggota DPRD, Forkopimda, kepala perangkat daerah, para camat, serta tamu undangan lainnya.
Empat agenda yang disepakati meliputi Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2027, Raperda tentang Desa, Raperda Perubahan Keempat atas Perda Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, serta tindak lanjut hasil evaluasi Gubernur Jawa Barat terhadap APBD Tahun Anggaran 2027.
Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Budi Azhar Mutawali, mengatakan persetujuan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi legislasi dan penganggaran DPRD bersama pemerintah daerah dalam mendorong pembangunan serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Menurutnya, setiap kebijakan yang dibahas dan disepakati harus memiliki manfaat nyata serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat Kabupaten Sukabumi.
“Persetujuan bersama ini merupakan hasil pembahasan dan sinergi antara DPRD dengan pemerintah daerah. Kami berharap seluruh kebijakan yang telah disepakati dapat dilaksanakan secara optimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
Dalam rapat tersebut, DPRD juga menyetujui dua Raperda untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, yakni Raperda tentang Desa dan perubahan keempat Perda Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
Raperda tentang Desa diharapkan menjadi landasan hukum dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan, serta pemberdayaan masyarakat desa.
Sementara itu, perubahan keempat Perda Nomor 7 Tahun 2016 memuat penyesuaian tipologi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang dari Tipologi C menjadi Tipologi A. Perubahan tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas kelembagaan dan kualitas pelayanan publik.
Selain itu, Propemperda Kabupaten Sukabumi Tahun 2027 memuat sembilan rancangan peraturan daerah. Lima merupakan prakarsa DPRD dan empat lainnya merupakan prakarsa Pemerintah Daerah.
Sembilan raperda tersebut meliputi pengelolaan sampah berbasis masyarakat, penguatan peran BUMD, pencegahan dan penanggulangan perilaku penyimpangan seksual, perubahan peraturan tentang ketenagakerjaan, serta pelindungan dan pengembangan ekonomi kreatif.
Adapun prakarsa pemerintah daerah mencakup pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2026, perubahan APBD 2027, APBD 2028, serta Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Terkait hasil evaluasi Gubernur Jawa Barat terhadap APBD 2027, DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah telah melakukan pembahasan dan penyempurnaan sesuai arahan hasil evaluasi.
Budi Azhar menegaskan, DPRD akan terus mengawal proses pembentukan peraturan daerah agar berjalan sesuai mekanisme dan ketentuan perundang-undangan.
“Kami berharap sinergitas antara DPRD dan pemerintah daerah terus terjaga. Yang terpenting, setiap produk kebijakan yang dihasilkan benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat dan mendukung kemajuan Kabupaten Sukabumi,” tegasnya.
Sementara itu, Bupati Sukabumi H. Asep Japar menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD atas kerja sama dalam menyelesaikan pembahasan agenda tersebut.
Ia berharap kebijakan yang telah disepakati dapat mendukung terwujudnya Kabupaten Sukabumi yang maju, unggul, berbudaya, dan berkah (Mubarakah).
Selanjutnya, dua Raperda yang telah disetujui bersama akan disampaikan kepada Gubernur Jawa Barat untuk mendapatkan nomor register sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah.
Redaktur: Ujang Herlan













Komentar