Budi Azhar Minta Gubernur Segera Terbitkan Petunjuk Teknis Layanan RS Tanpa BPJS

Selasa, 13 Oktober 2026 - 10:15 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

JURNALSUKABUMI.COM – Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Budi Azhar Mutawali, berharap Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi segera menerbitkan petunjuk pelaksanaan (juklak) di daerah terkait kebijakan layanan rumah sakit bagi masyarakat yang tidak memiliki BPJS Kesehatan maupun peserta dengan status kepesertaan nonaktif.

Kebijakan tersebut sebelumnya disampaikan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, yang akrab disapa KDM, melalui media sosial. Dalam kebijakan itu, pemerintah kabupaten dan kota direncanakan membiayai layanan rumah sakit bagi masyarakat yang tidak memiliki BPJS Kesehatan atau kepesertaannya sudah tidak aktif.

Budi Azhar mengapresiasi kebijakan tersebut karena dinilai membuka peluang bagi masyarakat untuk tetap mendapatkan akses pelayanan kesehatan, terutama bagi mereka yang terkendala status kepesertaan BPJS Kesehatan.

Meski demikian, ia menilai diperlukan petunjuk pelaksanaan yang jelas agar pemerintah daerah dan masyarakat memahami mekanisme penerapan kebijakan tersebut.

“Saya apresiasi terhadap langkah Pak Gubernur. Tetapi, saya berharap bisa langsung ditindaklanjuti dengan petunjuk pelaksanaan di daerahnya seperti apa,” kata Budi Azhar kepada Jurnalsukabumi.com melalui pesan WhatsApp, Senin (12/10/2026).

Menurutnya, kejelasan aturan sangat penting, terutama terkait persyaratan yang harus dipenuhi masyarakat untuk mendapatkan layanan rumah sakit melalui skema pembiayaan pemerintah daerah tersebut.

Ia menyoroti masih adanya masyarakat yang kepesertaan BPJS Kesehatannya dinonaktifkan. Kondisi itu berpotensi menimbulkan kebingungan ketika mereka membutuhkan pelayanan medis di rumah sakit.

“Syarat apa yang harus dipenuhi manakala masyarakat mau masuk ke rumah sakit? Apalagi hari ini banyak masyarakat yang BPJS-nya dinonaktifkan. Jadi, saya berharap Pak Gubernur segera mengeluarkan petunjuk pelaksanaan terhadap kebijakan tersebut,” pungkasnya.

Budi berharap, kejelasan petunjuk pelaksanaan dapat menjadi acuan bagi pemerintah kabupaten dan kota dalam menjalankan kebijakan tersebut, sehingga masyarakat mengetahui prosedur serta persyaratan untuk memperoleh pelayanan kesehatan.

 

Reporter: Idris Andriansah | Redaktur: Ujang Herlan

Berita Terkait

Kebakaran Landa Pabrik Bolu Amor Cibadak, Diduga Dipicu Kebocoran Gas
Terungkap! Modal Bisnis Rp4 Juta Berujung Pembunuhan Sadis Remaja 18 Tahun di Sukabumi
DPRD Sukabumi Setujui Empat Agenda Strategis, Sembilan Raperda Masuk Program 2027
Perkuat Kontribusi terhadap Pembangunan Sukabumi, SCG Raih Penghargaan atas Kepatuhan Pajak Daerah
Kejati Jabar Tahan Tersangka B.K. Kasus Korupsi Proyek Convention Center UPI Bandung, Kerugian Negara Capai Rp25,9 Miliar
Diterjang Banjir, SDN 2 Cimanggu Terpaksa Liburkan Siswa
Ketua DPRD Bacakan Pesan Pahlawan, DPRD Sukabumi Ajak Lanjutkan Perjuangan Lewat Karya Nyata
Raih Juara Nasional Axis Nation Cup 2026, Bupati Beri Apresiasi untuk Tim Futsal Putri MAN 1 Sukabumi

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 18:21 WIB

Kebakaran Landa Pabrik Bolu Amor Cibadak, Diduga Dipicu Kebocoran Gas

Selasa, 17 November 2026 - 16:13 WIB

Terungkap! Modal Bisnis Rp4 Juta Berujung Pembunuhan Sadis Remaja 18 Tahun di Sukabumi

Selasa, 17 November 2026 - 11:44 WIB

DPRD Sukabumi Setujui Empat Agenda Strategis, Sembilan Raperda Masuk Program 2027

Jumat, 13 November 2026 - 16:20 WIB

Kejati Jabar Tahan Tersangka B.K. Kasus Korupsi Proyek Convention Center UPI Bandung, Kerugian Negara Capai Rp25,9 Miliar

Rabu, 11 November 2026 - 17:37 WIB

Diterjang Banjir, SDN 2 Cimanggu Terpaksa Liburkan Siswa

Berita Terbaru