JURNALSUKABUMI.COM – Komisi II DPR RI menggelar Rapat Kerja (Raker) Tingkat I bersama Pemerintah dan Pimpinan Komite I DPD RI di Ruang Rapat Komisi II, Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Senin (16/11/2026).
Agenda utama rapat strategis ini adalah pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Administrasi Kependudukan yang merupakan usul inisiatif dari DPR RI. Rapat penting tersebut dipimpin oleh Pimpinan Komisi II DPR RI dan dihadiri oleh jajaran menteri serta pimpinan lembaga tinggi negara yang mewakili Pemerintah. Di antara pejabat tinggi yang hadir adalah Menteri Dalam Negeri RI Muhammad Tito Karnavian, Menteri Komunikasi dan Digital RI, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Menteri PPN/Kepala Bappenas RI, serta perwakilan dari Kementerian Luar Negeri, Kementerian Sekretariat Negara, dan Kementerian Hukum.
Anggota Panja Pembentukan RUU Administrasi Kependudukan (Adminduk) usul inisiatif DPR RI, H. Heri Gunawan, S.E., M.M., M.A.P., yang akrab disapa Hergun, menegaskan bahwa pembaruan regulasi ini sangat mendesak untuk menjawab tantangan zaman dan memberikan perlindungan maksimal bagi hak-hak sipil masyarakat.
“Pembaruan dan penggantian undang-undang administrasi kependudukan ini menjadi fondasi krusial dalam penyelenggaraan negara dan pelayanan publik di era digital,” ujar Senin (16/11/2026).
Hergun menekankan, transformasi dari sistem lama menuju stelsel aktif digital terintegrasi akan memperkuat efisiensi birokrasi serta memastikan setiap warga negara mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan identitas yang berdaulat.
Urgensi dan Landasan Pembentukan RUU Adminduk
Penyusunan RUU Adminduk yang menggantikan UU Nomor 23 Tahun 2006 jo. UU Nomor 24 Tahun 2013 didasarkan pada tiga landasan utama:
1. Landasan Filosofis: Negara wajib menjamin pengakuan identitas, perlindungan martabat manusia, hak sipil, keadilan, dan kepastian hukum bagi setiap penduduk, sebagaimana dimandatkan UUD NRI 1945 Pasal 26 dan Pasal 28D Ayat (1).
2. Landasan Sosiologis: Mengingat pertumbuhan penduduk Indonesia yang mencapai 290,13 juta jiwa pada Semester I 2026, tingginya mobilitas penduduk (tercatat 938,84 juta perjalanan domestik pada Januari–September 2026 atau tumbuh 4,10%), serta kebutuhan transformasi digital melalui Identitas Kependudukan Digital (IKD). Penggunaan identitas yang terfragmentasi (KTP-el, SIM, paspor, NPWP) selama ini juga masih berpotensi menimbulkan duplikasi dan pemalsuan data.
3. Landasan Yuridis: Regulasi eksisting belum memadai untuk mengakomodasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Single Identity Number (SIN), serta perlunya penyesuaian dengan Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016 dan harmonisasi dengan berbagai undang-undang sektoral lainnya.
Fokus Utama: Kebijakan Single Identity Number dan Integrasi Data
Dalam pembahasan ini, arah kebijakan administrasi kependudukan bertransformasi dari stelsel kuasi aktif (penduduk dibebani kewajiban lapor) menjadi stelsel aktif digital terintegrasi oleh pemerintah.
Hergun menambahkan, penguatan kebijakan Single Identity Number (SIN) melalui pemanfaatan NIK sebagai identitas tunggal yang berlaku seumur hidup akan menjadi pilar utama Satu Data Indonesia. Hal ini tidak hanya mempermudah akses pelayanan publik lintas sektor, tetapi juga memperkuat aspek pelindungan data pribadi masyarakat secara komprehensif.
Selanjutnya, Panja bersama Pemerintah akan mengintensifkan pembahasan terhadap total 1.027 DIM guna menghasilkan produk legislasi yang adaptif, transparan, dan berpihak kepada kepentingan rakyat.
Redaktur: Ujang Herlan









Komentar