JURNALSUKABUMI.COM – Kondisi bangunan PAUD Nurul Falah yang terancam roboh hingga akses jalan lingkungan yang sulit dilalui mobil menjadi persoalan yang disuarakan warga Desa Wangunsari, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, saat reses Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi Fraksi Gerindra, Asep Rizwan Efendi.
Dalam reses ketiga tersebut, warga menyampaikan sejumlah kebutuhan mendesak, mulai dari perbaikan fasilitas pendidikan anak usia dini, pelebaran jalan lingkungan, hingga dukungan bagi sektor pertanian dan nelayan.
Salah satu yang menjadi perhatian adalah kondisi PAUD Nurul Falah di Kampung Simpang, RT 03/RW 02, Desa Wangunsari. Bangunan yang berdiri sejak 2010 itu disebut belum pernah mendapatkan perbaikan, sementara sejumlah bagian kayunya telah rusak akibat rayap dan struktur bangunan dikhawatirkan roboh.
Dengan ruangan berukuran sekitar 5 x 4 meter, fasilitas pendidikan tersebut dinilai membutuhkan penanganan segera. Warga menyebut PAUD itu sempat masuk dalam penjaringan program revitalisasi sekitar setahun lalu, tetapi hingga kini belum terealisasi.
“Sudah ada pengecekan, tetapi sampai saat ini belum juga terealisasi,” menjadi keluhan yang disampaikan warga terkait kondisi bangunan tersebut.
Menanggapi aspirasi itu, Asep Rizwan menjelaskan bahwa usulan revitalisasi PAUD tersebut perlu ditelusuri kembali, terutama terkait hasil verifikasi dari instansi berwenang.
“Revitalisasi PAUD ini belum lolos verifikasi. Nanti bisa didorong ke dinas terkait, khususnya Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi,” kata Asep.
Selain persoalan pendidikan, warga juga meminta pelebaran jalan lingkungan agar kendaraan roda empat bisa masuk ke permukiman. Kondisi jalan yang belum memadai semakin menyulitkan mobilitas warga ketika musim penghujan tiba.
Menanggapi hal tersebut, Asep menegaskan bahwa usulan pelebaran jalan harus diawali dengan kejelasan status tanah yang akan digunakan.
“Untuk pelebaran jalan agar bisa masuk mobil, harus dilihat dulu status tanahnya seperti apa, apakah tanah desa atau tanah pribadi. Kalau sudah jelas, tinggal diajukan dan dibuatkan RAB-nya,” jelasnya.
Menurut Asep, kejelasan status lahan menjadi langkah penting agar usulan pembangunan dapat diproses sesuai ketentuan dan memiliki dasar yang jelas.
Dalam pertemuan itu, persoalan penunjang pertanian dan kebutuhan nelayan juga menjadi bagian dari aspirasi masyarakat.
Asep menyebut sektor pertanian saat ini menjadi salah satu prioritas yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk mengajukan kebutuhan penunjang produksi maupun infrastruktur pendukung.
“Penunjang pertanian bisa didorong, karena sektor pertanian merupakan sektor yang saat ini diprioritaskan. Ini momen yang bisa dimanfaatkan masyarakat,” ujarnya.
Sebagai anggota Komisi I DPRD Kabupaten Sukabumi yang membidangi urusan pemerintahan, pertanahan, perizinan, dan bidang terkait lainnya, Asep menyatakan siap menampung aspirasi warga untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan.
“Komisi I membidangi perizinan, pertanahan serta yang berhubungan dengan pemerintah. Apa yang bisa dibantu, nanti bisa disampaikan,” ungkapnya.
Sebelum menyerap aspirasi di Desa Wangunsari, Asep juga melaksanakan reses di Desa Cikelat, Kecamatan Cisolok. Dalam pertemuan tersebut, masyarakat menyampaikan kebutuhan perbaikan infrastruktur irigasi untuk menunjang pertanian serta kemudahan perizinan usaha rumahan dan UMKM.
Berbagai aspirasi tersebut menjadi catatan bagi Asep untuk diperjuangkan melalui jalur legislatif maupun koordinasi dengan organisasi perangkat daerah terkait, agar kebutuhan masyarakat dapat ditindaklanjuti sesuai prioritas dan kemampuan anggaran.
Reporter: Ilham Nugraha | Redaktur: Ujang Herlan
Komentar