JURNALSUKABUMI.COM – Pemerintah Provinsi Jawa Barat resmi mengeluarkan surat edaran yang mewajibkan seluruh jajaran pemerintahan daerah untuk membuka informasi anggaran belanja secara transparan kepada publik melalui media sosial.
Kebijakan tersebut disampaikan langsung oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi alias KDM melalui akun media sosial pribadinya pada 5 Januari 2026.
Dalam unggahannya, KDM menjelaskan bahwa surat edaran tersebut ditujukan kepada para bupati dan wali kota, camat, kepala desa, hingga lurah di seluruh wilayah Provinsi Jawa Barat. Kebijakan ini berlaku di semua tingkatan pemerintahan, mulai dari provinsi, kabupaten/kota, kelurahan, hingga desa.
Ia menegaskan bahwa anggaran belanja pemerintah wajib diumumkan secara terbuka melalui berbagai platform media sosial, seperti YouTube, Facebook, Instagram, serta media sosial lainnya. Langkah ini bertujuan agar masyarakat dapat mengetahui secara langsung penggunaan anggaran pemerintah.
“Anggaran belanja pemerintah di semua tingkatan wajib diumumkan secara terbuka melalui media sosial agar diketahui publik,” tegasnya.
Selain publikasi anggaran, setiap instansi pemerintah juga diwajibkan untuk menyampaikan capaian kinerja secara rutin setiap bulan. Menurut Dedi, hal tersebut penting agar masyarakat dapat menilai kinerja pemerintah serta merasakan langsung hasil dari pekerjaan yang dilakukan.
“Dalam setiap bulan kita wajib menyampaikan capaian kinerja, sehingga publik bisa menilai kinerja dan merasakan apa yang kita lakukan,” kata Dedi.
Dedi Mulyadi juga mengingatkan bahwa seluruh anggaran yang dikelola pemerintah bersumber dari pajak rakyat, baik dari masyarakat umum, pekerja, buruh, karyawan, aparatur sipil negara, TNI, Polri, hingga para pengusaha, mulai dari pelaku UMKM sampai pengusaha besar.
Oleh karena itu, transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci utama dalam mewujudkan pembangunan yang berkeadilan, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ia menilai pemanfaatan media sosial merupakan sarana efektif untuk menjelaskan berbagai kebijakan pemerintah kepada masyarakat luas.
“Kita harus membangun pemerintahan yang terbuka dan transparan agar kepercayaan publik terus terjaga,” ujarnya. Ia berharap kebijakan ini menjadi jalan terang untuk mewujudkan Jawa Barat yang istimewa.
Reporter: PPL | Redaktur: Ujang Herlan
