JURNALSUKABUMI.COM – Perhimpunan Pergerakan Jejaring Nasional Aktivis 98 (PPJNA 98) menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang berencana menata ulang struktur komisaris di Badan Usaha Milik Negara (BUMN), termasuk menghapus pemberian tantiem kepada komisaris dan direksi.
Ketua Umum PPJNA 98, Anto Kusumayuda, menegaskan langkah tersebut merupakan bagian dari efisiensi sekaligus bukti nyata keberpihakan pemerintahan Prabowo kepada kepentingan rakyat.
“Kami dari PPJNA 98 mendukung penuh kebijakan Presiden Prabowo dan pernyataan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad terkait penghapusan tantiem. Ini bukan hanya soal penghematan anggaran, tetapi juga mengembalikan marwah BUMN agar benar-benar bekerja untuk rakyat,” ujar Anto dalam keterangan tertulis, Sabtu (16/8/2025).
Menurutnya, penghapusan tantiem dapat menghemat anggaran hingga triliunan rupiah yang bisa dialihkan untuk memperkuat kinerja BUMN, menambah modal kerja, serta mendukung program layanan publik. Hal itu sejalan dengan pernyataan Sufmi Dasco Ahmad yang menyebut kebijakan tersebut berpotensi menghemat Rp17–18 triliun per tahun.
Anto juga menilai, penghapusan tantiem akan mempertegas fungsi komisaris sebagai pengawas. “Dengan dihapusnya tantiem, komisaris akan lebih fokus pada tugas inti yaitu memastikan tata kelola BUMN berjalan baik, transparan, dan akuntabel,” tegasnya.
PPJNA 98 menilai kebijakan ini memiliki tiga manfaat utama, yakni penghematan fiskal yang bisa dialihkan untuk kepentingan publik, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap BUMN, serta menekan potensi konflik kepentingan di manajemen perusahaan negara.
Meski begitu, Anto mengingatkan agar pemerintah menyiapkan mekanisme kompensasi berbasis kinerja agar posisi komisaris tetap diminati kalangan profesional. “Transparansi dan evaluasi berkala sangat penting untuk menghindari munculnya celah baru,” katanya.
Senada, Sekjen PPJNA 98 Aam Abdul Salam, S.Ag, menegaskan kebijakan Presiden Prabowo yang diamini oleh Sufmi Dasco Ahmad harus disambut seluruh elemen masyarakat.
“Saya kira apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo dan Sufmi Dasco Ahmad harus dilaksanakan oleh seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali,” ujarnya.
Menurut Aam, penghapusan tantiem relevan dengan semangat gotong royong serta penting dalam percepatan dan pemulihan ekonomi nasional.
“Dengan semangat gotong royong dan di bawah panji merah putih, penghapusan pemberian tantiem untuk Komisaris BUMN sangat relevan dalam percepatan dan pemulihan ekonomi bangsa,” pungkasnya.
Redaktur: Ujang Herlan
