JURNALSUKABUMI.COM – Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kabupaten Sukabumi, mendatangi kantor BPJS Kesehatan di ruas Jalan Raya Siliwangi, Nomor 120-122 Kota Sukabumi, Kamis (11/07/2024).
Kedatangan mereka bertujuan untuk melakukan audiensi bersama Kepala Kantor BPJS Kesehatan Sukabumi, Wasnaker Provinsi Jawa Barat, Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Sukabumi dan Disnakertrans Kabupaten Sukabumi,
Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Sukabumi, Hera Iskandar mengatakan, kedatangan ia sebagai wakil rakyat pada audiensi tersebut, untuk membahas yang berhubungan kemitraan dengan BPJS, baik itu dengan pemerintah maupun juga dengan pengusaha.
“Iya, disini ada APINDO. Nah, barusan menyampaikan pendapatnya, bahwa tentang kepesertaan PBI yang masih ada di perusahaan, bahwa perusahaan itu siap untuk memigrasikan dari PBI ke yang dibiayai oleh perusahaan,” kata Hera.
Selain itu, pada audiensi tersebut juga telah menyikapi mengenai fasilitas kesehatan yang menjadi mitranya BPJS. Yakni, masih ada perbedaan pelayanan.
Kemudian, yang kini menjadi skala prioritas DPRD Kabupaten Sukabumi yaitu tentang persoalan UHC. Karena, UHC tersebut menurutnya bukan hanya masalah dibiayai pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi. Namun, juga bagaimana kepesertaan ini yang dari perusahaan, pemerintah pusat dan yang dari mandiri dan APBD.
“Saya kira kalau APDB, sudah sangat banyak kalau ngeliat dari persentase, sudah sangat banyak dan tinggal kita mencari dari segmen lain yang harus disisir lagi,” jelasnya.
Sebab itu, pihaknya akan mendorong untuk melakukan koordinasi, kemudian ia akan melakukan penyadaran terhadap semua pihak, dan kemudian juga ia minta efisiensi anggaran agar anggaran yang sudah dikeluarkan sangat banyak sekitar Rp150 Miliyar per tahun, untuk PBI.
“Saya juga melihat, ini kan disini ada Dinsos ada juga Dinas Kependudukan. Nah, data yang kita punyai soal masyarakat miskin itu, hanya 7 persen. Kalau kita lihat data dari BPS ya sekarang, pembiayaan ini udah 450 ribu orang. Jadi, data ini sudah tidak seimbang sebenarnya,” tuturnya.
“Yang kemarin dikatakan PBI ini, kan untuk masyarakat tidak mampu. Nah, yang tidak mampunya hanya sekitar 7 persen, sekitar 250 jutaan. Sekarang kita membiayai 450 ribu saja, kita masih beluk cukup,” sambung dia.
Sementara, untuk dari perusahaan, DPRD Kabupaten Sukabumi memiliki keinginan bahwa, karyawan yang sudah masuk di perusahaan itu masih menggunakan PBI dan pindah ke yang dibiayai oleh perusahaan sebanyak 4 persen dan hal itu, perusahaan sudah menyatakan siap.
“Tinggal perusahaan meminta pelayanan-pelayanan di rumah sakit juga lebih ditingkatkan,” bebernya.
Pihaknya menambahkan, baru-baru ini DPRD Kabupaten Sukabumi telah duduk bersama dengan Dinkes, Dinsos dan Disdukcapil Kabupaten Sukabumi, untuk membahas terkait untuk melakukan program.
“Pertama adalah penyinkronan verifikasi data, tentu butuh anggaran, dan secara anggara kami siap untuk mensupport anggaran tersebut, bahkan perlu di tahap yang lebih cepat di perubahan,” terangnya.
Ketua DPK APINDO Kabupaten Sukabumi, Sudarno mengatakan, pertama ia ingin menyampaikan sebuah situasi dan kondisi perusahaan sektor industri padat karya di wilayah Kabupaten Sukabumi ini, masih belum baik-baik saja.
“Hal itu, merupakan dampak dari pasca pandemi Covid-19 dan pasca resesi ekonomi global. Sehingga, masih belum stabil dan pulih ordernya seperti sediakala,” kata Sudarno.
Selain itu, pada audiensi tersebut pihaknya juga telah menyampaikan kepada pihak BPJS Kesehatan apabila perusahaan-perusahaan di Kabupaten Sukabumi ada persoalan kepesertaan atau apapun, agar dikomunikasikan atau dikoordinasikan secara humanis atau dinamis.
“Jangan disampaikan secara arogansi, karena BPJS ini sebagai penyelenggara jaminan sosial, bukan sebagai lembaga eksekutor dari aturan, atau bukan berfungsi sebagai tukang tagih saja, tapi harus lebih komunikatif, koordinatif dengan para pengusaha,” pungkasnya.
Bukan hanya itu, DPK APINDO Kabupaten Sukabumi juga menyampaikan masih banyaknya keluhan dari para karyawan yang merupakan peserta BPJS Kesehatan yang mendapatkan pelayanan di faskes, khususnya di rumah sakit – rumah sakit yang masih belum maksimal.
Reporter: Fira AF | Redaktur: Ujang Herlan
