Kang Ade Didampingi Disnak, Bapenda, DPKP dan DPMPTSP Hadiri FGD Pajak

Kamis, 16 Maret 2023 - 22:17 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

JURNALSUKABUMI.COM – Sekda Kabupaten Sukabumi, didampingi
Sekdis Dinas Peternakan, Sekretaris Bapenda, Sekdis DPKP dan Sekretaris DPMPTSP, menghadiri Focus Group Discussion (FGD) bidang pajak. FGD berlangsung di Aula Bale Pangripta Bappelitbangda. Kamis (16/3/23).

Sekda mengatakan, Kabupaten Sukabumi terdapat 32 produk hukum yang berbentuk perda saat ini, namun dengan terbitnya undang-undang nomor 1 tahun 2022 mengharuskan perda tersebut digabung menjadi satu Perda.

“Semoga perencanaan, pelaksanaan, dan pembahasan perda ini bisa sesuai target di tahun 2024,” ujarnya.

Dia juga meminta, agar pembahasan Raperda tersebut harus betul-betul dikaji secara baik. Agar tidak terdapat kekosongan hukum pada saat Perda ini ditetapkan. Pembahasan Perda ini diberikan kesempatan selama dua tahun pasca ditetapkannya UU nomor 1 tahun 2022.

“Undang-undang nomor 1 Tahun 2022 ini ditetapkan pada bulan Januari 2022, jadi finalnya Perda ini di Januari 2024 Pemda harus segera memiliki Perda, apabila terlambat maka akan menjadi masalah,” ungkapnya.

Sekda juga mendorong seluruh perangkat daerah yang telah di SK-kan sebagai tim penyusunan Perda, untuk kerja cerdas dalam menyelesaikan Perda pajak daerah dan retribusi daerah Tahun 2023 tersebut.

“FGD ini salah satu langkah untuk percepatan selesai nya Perda pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Sukabumi,” jelasnya.

Sekretaris Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kab. Sukabumi Gandi Lesmana menjelaskan, terbitnya undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah mewajibkan setiap pemerintah untuk melaksanakannya.

Dia mengatakan, kegiatan itu dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 2023.

“Dilaksanakannya FGD ini agar memahami isi amanat pasal 94 dan 192 UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah,” ujarnya. Pembahasan Raperda tersebut diikuti sebanyak 90 peserta yang terdiri dari 23 perangkat daerah se-Kabupaten Sukabumi.

Redaktur: Usep Mulyana

Berita Terkait

1.128 Pramuka Ikuti Raimuna Cabang 2026 di Bojongkokosan
Di Ajang FTBI, Bupati Ajak Pelajar kembangkan Bahasa dan Budaya Sunda Berbasis Teknologi 
TMMD ke-130 Rampung 100 Persen, Wabup Andreas Apresiasi Sinergi TNI dan Masyarakat
14 Gapoktan di Sukabumi Bakal Terima Hibah Rp700 Juta
Bantah Isu Arogansi dan Intimidasi, Ini Penjelasan Griya Lansia Sukabumi!
Hari Pahlawan 2026, Bupati Ajak Masyarakat Bersatu Bangun Sukabumi
Nanindya Nataningrum Resmi Jabat Kasi Datun Kejari Kabupaten Sukabumi
Asep Japar Tekankan Sinergitas Lintas Sektor Demi Sukabumi Tetap Kondusif

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊

Berita Terkait

Jumat, 13 November 2026 - 14:51 WIB

1.128 Pramuka Ikuti Raimuna Cabang 2026 di Bojongkokosan

Kamis, 12 November 2026 - 17:57 WIB

Di Ajang FTBI, Bupati Ajak Pelajar kembangkan Bahasa dan Budaya Sunda Berbasis Teknologi 

Kamis, 12 November 2026 - 17:35 WIB

TMMD ke-130 Rampung 100 Persen, Wabup Andreas Apresiasi Sinergi TNI dan Masyarakat

Rabu, 11 November 2026 - 09:42 WIB

14 Gapoktan di Sukabumi Bakal Terima Hibah Rp700 Juta

Selasa, 10 November 2026 - 20:00 WIB

Bantah Isu Arogansi dan Intimidasi, Ini Penjelasan Griya Lansia Sukabumi!

Berita Terbaru

Pendidikan

1.128 Pramuka Ikuti Raimuna Cabang 2026 di Bojongkokosan

Jumat, 13 Nov 2026 - 14:51 WIB