JURNALSUKABUMI.COM – Alun-alun terintegrasi Kota Sukabumi bakal dibangun lebih megah dan menjadi tempat terbaik di Jawa Barat.
Kini, rencana pembangunan yang didanai dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kota Sukabumi itu sudah masuk tahap lelang.
Hanya saja, proses lelang dengan nilai Rp 22,8 miliar yang dilaksanakan oleh badan pengadaan barang dan jasa (BPBJ/ULP) Provinsi Jawa Barat itu terkesan lambat.
Pasalnya, tahapan pemenang dan pengumuman pemenang seharusnya dilakukan pada tanggal 29 Maret 2021. Akan tetapi, sampai hari Rabu, (31/3/3021) belum juga dilakukan oleh BPBJ, padahal jadwal tahapan lelang sudah masuk pada masa sanggah.
“Saya curiga ada intervensi dari pihak-pihak yang berkepentingan. Karena kami yakin BPBJ bisa bekerja lebih baik dan lebih profesional dari ini,” ujar Ketua Umum Nahdliyyin Nusantara (NAHNU) Kota Sukabumi, Dasep Suryana kepada jurnalsukabumi.com, Kamis (01/04/2021).
Jika intervensi dari yang berkepentingan itu terjadi, lanjut Dasep yang juga kader Nahdlatul Ulama (NU) Kota Sukabumi itu, dirinya mengaku sangat menyayangkannya. Sebab, profesionalisme BPBJ Jawa Barat dipertaruhkan.
“Kasian, BPBJ jika harus dikorbankan untuk mengakomodir kepentingan yang dipaksakan. Pokja BPBJ bisa celaka, karena semua orang dapat melihat tahapan lelang itu dan bisa dilaporkan,” katanya.
Lanjut Dasep, dirinya menilai Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi memutuskan lelang Alun-alun terintegrasi di BPBJ Jawa Barat agar terhindar dari intervensi dari pihak manapun.
“Kalau tahapannya sesuai, masyarakat bisa lebih cepat menerima manfaat dari pembangunan itu. Kalau ada intervensi, ya jadi lambat. Kalau peserta lelang yang menang dipaksakan sesuai pesanan, ditakutkan akan menimbulkan masalah,” tandasnya.
Redaktur: Ujang Herlan
