JURNALSUKABUMI.COM – Ketua Dewan Pimpinan Daerah Persatuan Perawat Nasional Indonesia (DPD PPNI) Kabupaten Sukabumi, Masykur Alawi terus memperketat netralitas jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 ini.
Ragam cara pun kian ditempuh, agar pemahaman netralitas di tubuh persatuan profesi kesehatan ini dengan mudah diterima dengan baik bagi sesama perawat yang tersebar di setiap Puskesmas, Rumah Sakit, Kilinik hingga Perusahaan.
“Himbauan dan intruksi itu kita sampaikan baik ketika rapat pengurus, roadshow ke komisariat maupun melalui media sosial,” ujar Masykur Alawi kepada jurnalsukabumi.com, Sabtu (05/09/2020).
Apalagi sifatnya keanggotan PPNI yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sudah jelas wajib menjungjung tinggi netralitas. Oleh karena itu kata Masykur, DPD PPNI Kabupaten Sukabumi memastikan
akan selalu menjaga amanah tersebut.
“Ya, jika ada anggota PPNI yang dinilai tidak netral tentu kita akan lakukan sanksi dengan melihat status kepegawaiannya dan mekanisme penanganan pelanggarannya. Kemudian klo non ASN boleh berpolitik, dengan catatan tidak mengatasnamakan organisasi, jelasnya.
Lanjut dia, karena memang pada dasarnya keberadaan perawat kian jadi magnet pendulang suara Pilkada di Sukabumi. Selain, sebagai organisasi profesi kesehatan terbesar secara jumlah anggota, dan pastinya memiliki potensi suara yang besar pula dan diperhitungkan dalam Pilkada ini.
“Namun organisasi kami adalah organisasi profesi bukan partai politik, jadi kami harus menjaga marwah organisasi dengan netral organisasi yang harus kita tunjukan,” imbuhnya.
Bahkan ia mengaku tak mudah menghadapi persoalan ini. Tapi dirinya terus mengingatkan para perawat anggota PPNI agar tetap menjaga netralitas. Terlebih, sejak 5 agustus 2018 hingga kini memiliki tercatat ribuan perawat yang resmi terdaftar anggota.
“Sampai hari ini data anggota DPD PPNI Kabupaten Sukabumi berjumlah 2155 yang tersebar di 58 Puskesmas, 8 Rumah Sakit, Klinik dan perusahaan,” pungkasnya.
Reporter: Hendi II Redaktur: Ujang Herlan
Komentar