JURNALSUKABUMI.COM – Pesan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto tentang ancaman hibrida, disrupsi teknologi hingga potensi bencana menjadi perhatian Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Sukabumi Hamzah Gurnita.
Menurut Dewan Hamzah, perkembangan ancaman saat ini tidak bisa lagi dibaca hanya dalam perspektif pertahanan dan keamanan. Ketahanan daerah juga harus diperkuat melalui infrastruktur, tata ruang, pengelolaan sumber daya air, lingkungan, komunikasi, hingga kesiapsiagaan menghadapi bencana.
Hal itu dinilai relevan dengan wilayah Kabupaten Sukabumi yang memiliki bentang geografis luas serta menghadapi berbagai tantangan pembangunan dan kebencanaan.
“Pesan Panglima TNI ini sangat relevan dengan kondisi daerah. Ancaman hari ini tidak selalu datang dalam bentuk konflik bersenjata. Ada ancaman bencana, gangguan infrastruktur, persoalan lingkungan, disrupsi teknologi, sampai ancaman di ruang informasi,” ujar Dewan Hamzah, Senin (5/10/2026).
Ia menegaskan, ketahanan nasional harus dibangun mulai dari daerah. Sebab, ketika infrastruktur tidak siap, tata ruang tidak terkendali, lingkungan rusak atau komunikasi publik terganggu, maka yang terdampak langsung adalah masyarakat.
“Ketahanan itu harus dibangun dari bawah. Daerah harus punya infrastruktur yang kuat, tata ruang yang tertib, sumber daya air yang terkelola, lingkungan yang terjaga, serta sistem komunikasi yang mampu mendukung masyarakat dan pemerintah ketika menghadapi situasi darurat,” tegasnya.
Pesan tersebut sejalan dengan amanat Panglima TNI dalam peringatan HUT ke-81 TNI yang menyoroti semakin kompleksnya lingkungan strategis akibat dinamika geopolitik, perkembangan teknologi dan ancaman hibrida. TNI juga didorong memperkuat budaya PRIMA, yakni profesional, responsif, integratif, modern dan adaptif.
Bagi Dewan Hamzah, nilai PRIMA tersebut juga dapat menjadi prinsip dalam membangun kolaborasi di tingkat daerah.
Terlebih, Komisi II DPRD Kabupaten Sukabumi membidangi sejumlah sektor yang berkaitan langsung dengan daya tahan wilayah, mulai dari perhubungan, komunikasi dan persandian, tata ruang, pekerjaan umum, sumber daya air, perumahan dan kebersihan, ilmu pengetahuan dan teknologi, pertambangan, energi, lingkungan hidup, pemadam kebakaran hingga kehutanan, khususnya hutan konservasi.
“Ini bukan sektor yang berdiri sendiri. Jalan berkaitan dengan mobilitas, tata ruang berkaitan dengan keselamatan, sumber daya air berkaitan dengan ketahanan pangan dan bencana, lingkungan berkaitan dengan keberlanjutan, sementara komunikasi dan teknologi berkaitan dengan bagaimana pemerintah merespons perubahan zaman,” jelasnya.
Ia menilai, Kabupaten Sukabumi membutuhkan pola kerja yang semakin terintegrasi antara pemerintah daerah, DPRD, TNI, Polri, BPBD, Damkar dan seluruh unsur masyarakat.
Menurutnya, sinergi bukan sekadar jargon dalam pembangunan, melainkan kebutuhan ketika daerah menghadapi persoalan yang semakin kompleks.
“Kalau kita berbicara tentang ketahanan daerah, tidak mungkin pemerintah bekerja sendiri. TNI tidak bisa sendiri, Polri tidak bisa sendiri, DPRD juga tidak bisa sendiri. Semua harus berada dalam satu orkestrasi kebijakan yang jelas dan terukur,” katanya.
Dewan Hamzah juga menyoroti persoalan kebencanaan yang menjadi salah satu tantangan serius Sukabumi, terutama ketika memasuki musim hujan.
Menurutnya, kesiapsiagaan harus dimulai sebelum bencana terjadi, bukan setelah masyarakat menjadi korban.
“Jangan sampai kita baru bergerak ketika bencana sudah terjadi. Infrastruktur harus disiapkan, jalur evakuasi harus jelas, komunikasi harus berjalan, peralatan harus tersedia dan koordinasi antarinstansi harus sudah siap. Prinsipnya adalah mitigasi dan kesiapsiagaan,” tegasnya.
Ia menambahkan, pembangunan infrastruktur juga harus ditempatkan dalam kerangka ketahanan wilayah. Pembangunan jalan, jembatan, drainase, irigasi maupun pengelolaan sumber daya air tidak semata-mata mengejar pembangunan fisik, tetapi harus memperhitungkan risiko dan keberlanjutan.
“Setiap pembangunan harus punya perspektif ketahanan. Jangan hanya berpikir selesai dibangun, tetapi harus dipikirkan apakah infrastrukturnya mampu menghadapi risiko bencana, apakah manfaatnya berkelanjutan dan apakah benar-benar memperkuat kehidupan masyarakat,” ungkapnya.
Di sisi lain, perkembangan teknologi dan derasnya arus informasi juga dinilai membutuhkan perhatian serius. Hamzah menyebut masyarakat kini menghadapi ruang digital yang bergerak sangat cepat, sehingga literasi dan ketahanan informasi menjadi bagian dari ketahanan daerah.
“Teknologi harus kita manfaatkan untuk memperkuat pelayanan dan pembangunan, tetapi kita juga harus sadar ada risiko di dalamnya. Pemerintah harus adaptif, masyarakat harus semakin cerdas menerima informasi, dan sistem komunikasi pemerintah harus mampu memberikan informasi yang cepat, akurat dan dapat dipercaya,” katanya.
Hamzah menilai semangat HUT ke-81 TNI dengan tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur memiliki makna strategis bagi pembangunan daerah.
Menurutnya, kekuatan TNI bersama rakyat harus diterjemahkan dalam bentuk kolaborasi nyata untuk menghadapi persoalan masyarakat.
“Makna TNI bersama rakyat itu harus kita implementasikan dalam kerja nyata. Ketika ada bencana, kita bersama. Ketika membangun infrastruktur, kita bersinergi. Ketika menjaga lingkungan dan sumber daya alam, kita bergerak bersama. Karena pada akhirnya yang ingin kita jaga adalah masyarakat dan masa depan daerah,” tandasnya.
Reporter: Ilham Nugraha | Redaktur: Ujang Herlan
Komentar