JURNALSUKABUMI.COM – Pelaku UMKM di Sukabumi masih menghadapi sejumlah permasalahan dalam keberlangsungan usaha mereka, salah satunya adalah kurangnya pendampingan dan asesmen yang memadai.
Pernyataan tersebut dilontarkan langsung dua akademisi yang merupakan Dosen Pasca Sarjana Ekonomi Universitas Trisakti Jakarta dalam acara Focus Group Discussion (FGD) yang diadakan oleh APMIKIMMDO Sukabumi Raya dan Sinergi Merah Putih 98 di Rumah Makan Uwo, Kota Sukabumi, Jumat (17/1/2024).
Pemaparan pertama langsung dari Dr. Rowlan Takaya. Menurutnya, meskipun program pemerintah untuk mendukung UMKM telah berjalan, implementasinya masih memiliki banyak kekurangan, terutama dalam hal pendampingan dan asesmen yang kurang maksimal.
“Sebenarnya program pemerintah jalan, tapi yang lemah itu bagaimana kita bikin program itu dari hulu sampai hilir bisa berjalan dengan baik, apalagi tentang pendampingan atau assesment dari usaha mikro kecil menengah,” ujarnya dalam keterangan yang diterima jurnalsukabumi.com, Sabtu (18/01/2025).
Rowlan menambahkan bahwa permasalahan asesmen ini juga berpotensi menyebabkan masalah lain, yakni permodalan. Tanpa asesmen yang memadai, pelaku UMKM kesulitan mengajukan proposal ke bank atau lembaga keuangan.
“Jika pengajuan modal mereka ditolak, mereka tidak punya modal. Kalau tidak ada modal, bagaimana usaha mereka bisa berjalan?” tegasnya.
Di samping itu, ia juga menyoroti adanya masalah dalam rantai pasokan (supply chain) yang tidak berjalan dengan baik, yang ia anggap akibat kebijakan-kebijakan yang tidak sinkron. “Antar program tidak berjalan, tidak sinkron. Supply chain dari hulu sampai hilir tidak jalan karena kebijakan-kebijakan tertentu,” katanya.
Ia memberi contoh disparitas harga antara petani dan tengkulak yang menghambat UMKM. Menurutnya, kebijakan yang tidak tepat juga ikut berperan dalam masalah tersebut. “Jika ada disparitas harga, siapa yang salah? Itu kebijakan, bukan UMKM-nya. Pertanian juga masuk di situ,” ujarnya. Rowlan juga berharap agar kedepannya pelaku UMKM tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga dapat memanfaatkan dana CSR (Corporate Social Responsibility) dari perusahaan-perusahaan untuk mendukung perkembangan usaha mereka.
Pemaparan kedua disambung oleh Dr. Virna Sulvitri, yang juga masih merupakan Dosen Pasca Sarjana Ekonomi Universitas Trisakti. Ia menambahkan bahwa pelaku UMKM saat ini sering kali terpaksa berjuang sendiri dalam menjalankan usahanya, khususnya dalam hal pemasaran dan laporan keuangan.
“Masalah utamanya adalah kesulitan dalam pendanaan dan bagaimana mereka bertahan di bidang pemasaran,” sambungnya.
Virna mengingatkan pemerintah untuk lebih memperhatikan masalah yang dihadapi pelaku UMKM, termasuk kurangnya kecakapan dalam melakukan pelaporan keuangan. Ia menyarankan perlunya inkubator-inkubator yang dapat mendampingi para pelaku UMKM hingga mereka dapat membuat laporan keuangan secara sistematis. “Pemerintah harus memperhatikan masalah ini dan mendukung inkubator untuk pelaku UMKM,” tambahnya.
Virna juga menekankan pentingnya regulasi yang melindungi UMKM, terutama yang berkaitan dengan sektor sumber daya alam, seperti pertanian dan perkebunan, yang sering kali tidak dapat mengontrol harga saat panen. “Peran pemerintah sangat penting untuk mengontrol harga agar masalah ini bisa teratasi,” tandasnya.
Redaktur: Ujang Herlan
