JURNALSUKABUMI.COM – Kepala Dinas Perikanan (Diskan) Kabupaten Sukabumi, Nunung Nurhayati, menyebutkan bahwa ada tiga isu strategis dalam proses pembangunan bidang kelautan dan perikanan.
Hal tersebut disampaikan Nunung saat menghadiri kegiatan Forum OPD kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat yang bertempat di Grand Preanger Hotel Bandung, 8-9 Februari 2023.
“Ada tiga poin penting yang menjadi isu strategis pembangunan kelautan dan perikanan yaitu yang pertama adalah kualitas sumber daya manusia dan daya saing produk kelautan dan perikanan di era industri 4.0,” kata Nunung.
Di dalamnya diperlukan peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelatihan serta keahlian kepada nelayan, peningkatan upaya penjaminan sosial dan ketenagakerjaan, penerapan teknologi tunnel dan teknologi terapan lainnya kepada petambak garam.
Perlu juga dilakukan penerapan internet of thing pada perikanan tangkap (smart fishing) dan autofeeder pada perikanan budidaya. Lalu diperlukan pula fasilitasi perizinan kepada pelaku usaha budidaya, pengolahan dan perikanan tangkap, fasilitasi dan pelatihan pemasaran produk kelautan dan perikanan serta pembinaan kelompok pengawas masyarakat.
Isu strategis yang kedua lanjut dia adalah pengelolaan kelautan dan perikanan berkelanjutan. Dimana usaha yang bisa dilakukan untuk menangani isu ini diantaranya Peningkatan kawasan konservasi di Jawa Barat, pengelolaan, pemeliharaan, pemulihan dan perlindungan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil.
Disamping itu perlu juga dilakukan rehabilitasi kawasan pesisir dan pelabuhan perikanan dalam mengurangi dampak abrasi dan sedimentasi kawasan pesisir, pengelolaan perikanan tangkap berkelanjutan, peningkatan penelitian dan upaya pemuliaan ikan endemik dan ikan unggulan di Provinsi Jabar serta restocking ikan endemik Jabar.
Terakhir adalah disparitas pembangunan kelautan dan perikanan utara dan selatan Jawa Barat. Hal ini dibuktikan dengan adanya kenyataan bahwa pembangunan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan di wilayah selatan Jawa Barat jauh tertinggal dibandingkan dengan wilayah utara.
Sehingga diperlukan usaha untuk menumbuhkan kawasan-kawasan sentra perikanan di Utara dan terutama di selatan (Rebana dan Jabar Selatan ; Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2021).
Dengan demikian ujarnya, sudah saatnya Diskan menerapkan program kebijakan ekonomi biru. Penambahan luas kawasan konservasi laut yang dapat meningkatkan perlindungan habitat penting untuk pemijahan ikan dan menjaga fungsi laut dalam menyerap CO2 dan memproduksi O2.
Peningkatan Ikan terukur berbasis kuota diperlukan untuk menjaga keberlanjutan sumber daya ikan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah dan meningkatkan kesejahteraan nelayan.
Pengembangan perikanan budidaya di laut, pesisir dan darat yang ramah lingkungan dapat mengurangi penangkapan ikan dan dapat memenuhi kebutuhan protein masyarakat dan lasar ekspor.
Untuk mengurangi tekanan atau dampak negatif kegiatan manusia serta untuk melestarikan dan menjaga kualitas ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil diperlukan usaha pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil.
Poin terakhir dari kebijakan ekonomi biru adalah pengelolaan sampah plastik di laut yang bertujuan untuk menjaga laut agar tetap bersih sehingga ekosistem laut menjadi sehat.
Masih kata Nunung, peran sektor kelautan dan perikanan Indonesia adalah sebagai sumber penghidupan dan kehidupan masyarakat pesisir, memberikan kontribusi PDB dan sebagai penyangga lingkungan.
Acara di buka oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Setiawan Wangsatmaja dan dihadiri oleh para kepala organisasi perangkat daerah yang membidangi Kelautan dan Perikanan serta Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah se-Jawa Barat.
Dalam sambutannya Sekda prov jabar memaparkan mengenai Urgensi forum OPD diantaranya adalah untuk memberikan masukan/aspirasi. Pendekatan partisipatif perencanaan pembangunan daerah, penjabaran visi dan misi kedalam program kegiatan, dan dasar penyusunan rencana kerja perangkat daerah.
Redaktur: Usep Mulyana
