JURNALSUKABUMI.COM – Anggota Badan Kajian Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Heri Gunawan menggelar acara jaring aspirasi bareng Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Sukabumi di kampus Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI), Selasa (10/03/20).
Acara yang dilaksanakan bareng komisariat HMI Sukabumi ini bertema “Urgensi Bentuk Hukum dan Penegakannya Serta Sistem Pokok-pokok Haluan Negara” hal ini menyoal peran Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI dalam menguatkan ideologi ketatanegaraan di Indonesia. Badan Pengkajian MPR sebagai salah satu alat kelengkapan MPR, memiliki tugas diantaranya antara lain, “Mengkaji sistem ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta pelaksanaannya.
”Untuk itu diperlukan penjaringan aspirasi, masukan dan kajian secara mendalam terhadap substansi dan bentuk hukum Pokok-Pokok Haluan Negara Indonesia secara utuh dari berbagai elemen, diantaranya aktivis HMI di Sukabumi,” ungkap Heri Gunawan.
Menurut Heri Gunawan, dalam acara dialog interaktif dengan aktivis HMI di Sukabumi ini, terkait perubahan fungsi GBHN yang digantikan dengan model sistem perencanaan pembangunan nasional, memungkinkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dilaksanakan secara tidak konsisten dalam setiap periode pemerintahan karena didasarkan kepada visi dan misi Presiden/Wakil Presiden terpilih dalam pemilihan umum, yang masing-masing dapat memiliki visi dan misi yang berbeda dalam setiap periode pemerintahan.
“Demikian pula antara sistem perencanaan pembangunan nasional dan sistem perencanaan pembangunan daerah, kemungkinan berpotensi terjadi ketidakselarasan pembangunan, mengingat sistem perencanaan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) tidak terikat untuk mengacu pada sistem perencanaan pembangunan menengah nasional (RPJMN), mengingat visi dan misi Gubernur/Bupati/Walikota mungkin dapat berbeda dengan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden terpilih,” katanya.
Sementara itu, Ketua Komisariat HMI Sukabumi Dede Irfan mengatakan, kegiatan bareng Anggota MPR RI Heri Gunawan ini menjadi masukan dan gagasan untuk dibahas lebih lanjut dalam organisasinya.
Inkonsistensi arah dan kebijakan pembangunan antara jenjang nasional dan daerah (sub-nasional) berpotensi menghasilkan program-program pembangunan yang tidak saling mendukung. Yang hampir pasti, inkonsistensi antar-jenjang dan antar-wilayah, berakibat inefisiensi penggunaan sumber daya pembangunan nasional.
“Bahkan bukan hanya soal ketatanegaraan saja, juga termasuk motivasi kepada para aktivis HMI Sukabumi”. pungkasnya.
Reporter: Hendi
Redaktur: FK Robbi
Komentar