Layanan Jampersal Dicabut, Dewan di Sukabumi Geram

Jumat, 10 Juli 2020 - 21:14 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

JURNALSUKABUMI.COM – Beredarnya Surat Edaran (SE) beromor 440/4235/DINKES/2020, penghentian pelayanan jampersal untuk warga Kabupaten Sukabumi per tanggal 2 Juli 2020. Membuat sejumlah Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi merasa geram, hal tersebut terlihat dalam acara Paripurna DPRD Kabupaten Sukabumi diwarnai interupsi dari sejumlah fraksi, Jumat (10/07/20).

Anggota DPRD Fraksi PPP Andri Hidayana yang sempat melontarkan atas adanya pencabutan persalinan, dengan melihat layanan tersebut merupakan layanan yang menjadi skala prioritas bagi warga.

“Kami meminta pimpinan DPRD Kabupaten Sukabumi harus tegas dan meminta kepada Pemkab Sukabumi mencabut ulang surat edaran tersebut,” ungkap Andri.

Langkah pencabutan layanan Jampersal yang dilakukan Pemkab Sukabumi melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi tidak melihat berbagai pertimbangan. Apalagi kaitan dengan kelahiran atau persalinan ini.

“Ini soal kesehatan warga, jangan berdalih covi-19 atau yang lainnya. Kami selaku wakil rakyat meminta Pemkab Sukabumi mencabutnya,” tegasnya.

Hal yang sama dikatakan, Ketua Fraksi Demokrat Badri Suhendi yang menyayangkan kebijakan oleh Dinas Kesehatan mencabut pelayanan Jampersal. Yang ironisnya pada Paripurna beberapa waktu lalu yang sempat menjadi pembahasan. Tapi Pemkab Sukabumi malah tak mengindahkan dan tak ada aksi kongkrit.

“Sebelumnya sempat dibahas, tapi ini malah tak ada kejelasan dari Pemkab Sukabumi, langkag-langkah soluasi dan kongkritnya,” katanya.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Sukabumi Hera Iskandar mengatakan, pelayanan Jampersal yang dicabut oleh Pemkab Sukabumi atau ditutup sementara, tentunya sangat menyayangkan dan meminta untuk mencabutnya kembali.

“Di tengah Covid-19 ini, Pemkab Sukabumi membuat kebijakan yang salah kaprah, apalagi kebijakan kaitan kesehatan dan pelayanan,” tegasnya.

Pandemi covid-19 yang saat ini dengan meningkatnya angka kehamilan. Seharusnya pemerintah hadir dengan rakyat.

“Jangan berdalih apapun, kami selaku wakil rakyat dan komisi yang mitra kerja kami, kami akan dorong untuk mencabutnya kembali,” pungkasnya.

Reporter: Hendi || Redaktur: FK Robbi

Berita Terkait

Kejati Jabar Tahan Sekretaris DPRD Indramayu Terkait Korupsi Tunjangan Senilai Rp18,7 Miliar
Bupati Asep Japar Titip Pesan untuk Pemuda Sukabumi: Jaga Persatuan, Bangun Daerah
Viral Adu Jotos di Padepokan Ciracap, Dua Orang Kini Berstatus Tersangka
Tragis! Ayah dan Anak Terseret Ombak di Pantai Istiqomah Sukabumi Sang Ayah Tewas
Tantan Sulton Tekankan Profesionalisme Wartawan, PWI Sukabumi Diminta Perkuat Kompetensi!
SMSI-RRI Bersatu Lawan Hoaks, Perkuat Kompetensi dan Informasi Pembangunan
Truk Box Bermuatan Pupuk Terguling di Palabuhanratu, Sopir Terjepit
Pengemudi Toyota Rush Penabrak Lima Pejalan Kaki di Parungkuda Diamankan Polisi

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊

Berita Terkait

Rabu, 28 Oktober 2026 - 20:11 WIB

Kejati Jabar Tahan Sekretaris DPRD Indramayu Terkait Korupsi Tunjangan Senilai Rp18,7 Miliar

Rabu, 28 Oktober 2026 - 14:01 WIB

Bupati Asep Japar Titip Pesan untuk Pemuda Sukabumi: Jaga Persatuan, Bangun Daerah

Selasa, 27 Oktober 2026 - 22:13 WIB

Viral Adu Jotos di Padepokan Ciracap, Dua Orang Kini Berstatus Tersangka

Selasa, 27 Oktober 2026 - 19:38 WIB

Tragis! Ayah dan Anak Terseret Ombak di Pantai Istiqomah Sukabumi Sang Ayah Tewas

Selasa, 27 Oktober 2026 - 13:51 WIB

Tantan Sulton Tekankan Profesionalisme Wartawan, PWI Sukabumi Diminta Perkuat Kompetensi!

Berita Terbaru