JURNALSUKABUMI.COM – Puluhan mahasiswa berdemonstrasi di Kantor Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah II Sukabumi, Jalan Bhayangkara, Kota Sukabumi, Jumat (13/2/2026).
Kantor UPTD di bawah Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (BMPR) Provinsi Jawa Barat digeruduk massa demonstran dari Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (BEM PTNU) se-Nusantara Daerah Sukabumi Raya.
Demonstran kali ini merupakan aksi “Jilid II” yang sebelumnya, sebulan lalu sempat digelar pada Senin 12 Januari 2025 sore.
Para demonstran ini memprotes dan mengkritisi kondisi infrastruktur jalan provinsi di wilayah Sukabumi yang dinilai kian memprihatinkan dan tak kunjung mendapat penanganan optimal.
Koordinator BEM PTNU Sukabumi Raya, Aceng Supyan menyatakan, pihaknya menyoroti sejumlah persoalan mulai dari kualitas pekerjaan jalan yang dianggap di bawah standar hingga adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang muncul setiap tahun anggaran.
“Kami melihat banyak ruas jalan rusak berbulan-bulan tanpa perbaikan maksimal. Belum lagi amblasnya Tembok Penahan Tanah (TPT) di ruas Sukabumi-Sagaranten yang menjadi bukti lemahnya pengawasan di lapangan,” ujar Aceng kepada awak media di sela aksi, Jumat.
Selain kondisi fisik jalan, mahasiswa juga mempertanyakan efektivitas penggunaan anggaran pemeliharaan yang mencapai angka sekitar Rp200 miliar pada tahun 2025 untuk menangani jalan sepanjang 840 kilometer.
Aceng juga menyinggung proses tender proyek yang dinilai janggal, salah satunya proyek ruas Jampang Tengah–Kiaradua senilai Rp50 miliar.
“Kami membawa asas praduga tak bersalah. Namun, fakta temuan BPK dan kondisi lapangan memperkuat kecurigaan adanya konflik kepentingan serta buruknya manajemen pengawasan,” tegas dia.
Dalam tuntutannya, massa demonstran mendesak adanya evaluasi menyeluruh, termasuk pencopotan Kepala UPTD, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), hingga konsultan pengawas. Mereka juga mengirimkan surat somasi ke kejaksaan untuk menindaklanjuti temuan-temuan tersebut.
Jawaban Pihak Dinas Bina Marga
Menanggapi tuntutan mahasiswa, Kepala UPTD II Bina Marga dan Penataan Ruang (BMPR) Provinsi Jawa Barat Wilayah Sukabumi, Harry Kuswian menjelaskan bahwa pihaknya sejauh ini tetap melakukan pemeliharaan rutin. Namun, ia mengakui adanya kendala teknis di lapangan.
“Penanganan tetap berjalan, terutama penambalan jalan rusak. Saat ini tingkat kemantapan jalan kita berada di angka 84 persen,” jelas Harry kepada awak media.
Harry menambahkan, kondisi geografis Sukabumi yang rawan pergeseran tanah serta ketersediaan stok aspal menjadi tantangan tersendiri bagi pihaknya dalam menjaga kualitas jalan provinsi.
“Memang (kemantapan jalan) masih tertinggal dibanding wilayah UPTD lain. Tantangan utama kami adalah pergeseran tanah di sejumlah titik,” pungkasnya.
Reporter: Budiyanto | Redaktur: Ujang Herlan
