Oleh: Iwa Kartiwa (Ketua Koordinator Guru PAI Honorer Kabupaten Sukabumi)
Kebijakan para calon kepala daerah Kabupaten Sukabumi dalam debat publik pertama tidak menyinggung sedikitpun tentang keberadaan pendidik dan tenaga kependidikan honorer.
Di tengah rangkaian debat yang digelar pada Sabtu malam (26/10) di Nusa Putra University itu, perhatian publik mengarah pada isu-isu strategis yang diusung para calon pemimpin. Namun, satu topik penting tampak terabaikan dalam perdebatan tersebut, yakni keberadaan tenaga pendidik dan kependidikan honorer.
Meski tenaga honorer berperan krusial dalam keberlanjutan pendidikan di Sukabumi, isu kesejahteraan dan pengangkatan status mereka tampaknya luput dari pembahasan.
Mengapa Topik Tenaga Honorer Penting untuk Diangkat dalam Debat?
Tenaga honorer di bidang pendidikan bukan hanya pendukung pelaksanaan proses belajar mengajar, melainkan juga tulang punggung pendidikan di daerah ini, terutama di wilayah-wilayah yang kekurangan tenaga ASN.
Mereka menghadapi tantangan besar, seperti gaji yang jauh di bawah standar, minimnya jaminan kesehatan dan kesejahteraan, serta status kepegawaian yang tidak pasti.
Diabaikannya isu ini dalam debat memunculkan kekhawatiran bahwa kepentingan mereka mungkin tidak akan menjadi prioritas kebijakan di masa mendatang.
Dampak Pengabaian Isu Tenaga Honorer terhadap Pendidikan Sukabumi
Ketika isu kesejahteraan tenaga honorer tidak mendapat tempat dalam diskusi, masyarakat, khususnya para guru honorer, merasa bahwa kontribusi mereka kurang dihargai.
Pengabaian ini dapat berdampak pada semangat kerja mereka dan menimbulkan kekhawatiran bahwa permasalahan mereka akan terus berlanjut. Padahal, dengan memperjuangkan kesejahteraan tenaga honorer, para calon kepala daerah berpotensi meningkatkan kualitas pendidikan, karena guru dan tenaga kependidikan yang sejahtera mampu memberikan perhatian yang lebih besar pada siswa.
Harapan masyarakat Sukabumi terhadap Kebijakan untuk tenaga honorer masyarakat bahwa para calon kepala daerah menyadari peran strategis mereka dalam pendidikan Sukabumi dan menyusun program yang konkret untuk memperbaiki kesejahteraan mereka.
Komitmen yang jelas terhadap peningkatan kesejahteraan tenaga honorer dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap para calon pemimpin. Oleh karena itu, di sisa masa kampanye, masyarakat menanti tindakan nyata atau pernyataan lebih lanjut dari para calon kepala daerah tentang bagaimana mereka akan menangani isu ini jika terpilih.
Memastikan masa depan yang lebih baik untuk tenaga honorer ke depan, masyarakat dan para pemangku kepentingan diharapkan dapat mendorong para calon kepala daerah untuk memberikan perhatian lebih pada tenaga pendidik dan kependidikan honorer dalam setiap perencanaan dan visi pembangunan pendidikan. Tanpa kebijakan yang berpihak pada mereka, keberlangsungan pendidikan yang berkualitas di Kabupaten Sukabumi akan sulit dicapai. (*).
