JURNALSUKABUMI.COM – Yayasan Plan International Indonesia (Plan Indonesia) bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Sukabumi, terus berupaya maksimal dalam menekan angka perkawinan anak.
Kepala DP3A Kabupaten Sukabumi, H. Eki Radiana mengatakan, kegiatan digelar melalui talk show bersama Plan Indonesia sebagai salah satu bentuk upaya untuk percepatan penurunan angka perkawinan anak. Sebab, fenomena perkawinan anak, saat ini masih saja terjadi di Kabupaten Sukabumi.
“Alhamdulillah dengan adanya kegiatan tersebut, kami sangat bersyukur dan memberikan apresiasi terhadap Yayasan Plan Indonesia yang telah melakasanakan kegiatan dispensasi dalam perkawinan anak ini,” kata Eki saat dikonfirmasi Senin (01/04/2024).
Bukan hanya itu, pihaknya juga mengaku bahwa saat ini DP3A Kabupaten Sukabumi tengah menyusun Rancangan Aksi Daerah (RAD) Pencegahan Perkawinan Anak dan Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan Perkawinan Anak Kabupaten Sukabumi Tahun 2022-2027.
“Salah satunya kami sedang merancang Rencana Aksi Daerah untuk pencegahan perkawinan anak. Namun, kami tidak bisa bekerja sendiri dan membutuhkan komitmen serta kerja sama dari berbagai stakeholder lainnya,” jelasnya.
Disinggung mengenai dampak negatif terkait perkawinan anak ini. Ia menjawab, perkawinan anak ini sangat rentan. Mulai dari pertumbuhan ekonomi hingga kesehatan anak yang melakukan perkawinan. Karena, reproduksinya dinilai belum siap.
“Sehingga anak yang menghasilkan atau melahirkan anak lagi, kan itu tidak baik. Dan nanti juga ini akan jadi masalah di kemudian hari. Apakah nanti anak itu akan jadi stunting, karena mental ibunya belum siap dan lain sebagainya,” tuturnya.
Sementara, untuk di bidang ekonominya bagi anak yang melakukan perkawinan tersebut, belum memiliki keahlian dan sebagainya. Sementara, pasca perkawinan tersebut, anak ini harus menghidupi keluarganya dan mencari pekerjaan.
“Nah, ini berpotensi akan terjadinya kemiskinan. Jadi, sangat rentan sekali perkawinan anak ini, karena bisa menjadi masalah di kemudian hari. Kami berharap pencegahan perkawinan anak ini, harus didukung oleh semua stakeholder. Sehingga perkawinan anak di Kabupaten Sukabumi tidak ada,” tutupnya.
Reporter: Fira AFS | Redaktur: Ujang Herlan
