LKDS: KPU Jangan Jadi Penyelenggara Medioker!

Selasa, 23 Juni 2020 - 08:11 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

JURNALSUKABUMI.COM – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun ini termasuk Kabupaten Sukabumi, diprediksi akan menyedot perhatian sepertiga hajatan pesta demokrasi serentak sebelumnya.

Hal tersebut tidak menutup kemungkinan berpotensi menimbulkan berbagai persoalan tentunya. Misalnya politik uang, gesekan masyarakat sampai dengan keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Rentetan persoalan itulah yang kami akan soroti, belum lagi potensi isu sara bisa muncul terutama di daerah dengan tingkat hegemonitas rendah. Apalagi daerah yang jumlah calonnya hanya diikuti dua pasang calon seperti di Kabupaten Sukabumi ini,” ujar Direktur Eksekutif Lingkar Kajian Demokrasi Sukabumi (LKDS), M Tahsin Roy kepada jurnalsukabumi.com, Selasa (23/06/2020).

Karena menurutnya, Pemilihan Umum (Pemilu) tahun ini harus menjadi momentum Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam mengembalikan citranya pada publik. Seperti belum lama ini adanya anggota atau komisoner KPU yang tersandung kasus korupsi.

“Ya, walaupun tidak dapat kita pungkiri masih banyak anggota-anggota KPU yang profesional integritas dalam mengemban amanahnya. Tetapi seperti peribahasa mengatakan, gara-gara nila setiti rusak susu sebelanga,” ulas Pengamat Politik Sukabumi itu.

Lanjut Roy, KPU adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang harus memiliki tanggung jawab penuh dalam menyelenggrakan Pemilu dengan baik, apalagi pemilu dalam keadaaan wabah covid-19 ini, sehingga KPU harus membuat persiapan yang matang agar Pemilu kali ini tidak menjadi catatan sejarah Pemilu paling buruk.

“Dengan Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah (APBD) yang besar, jangan kemudian membuat KPU menjadi penyelenggara yang medioker,” tegas Petinggi LKDS ini.

Masih kata Roy, prediksi persoalannya akan sangat kompleks karena tingkat primordial di daerah masih sangat tinggi terutama di Sukabumi.

“KPU harus sudah melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya mengeduksi masyarakat khusunya kaum muda, misalnya mengadakan Kampung Demokrasi dengan harapan agar masyarakat memahami tentang esensi demokrasi sekaligus menjadi pemilih yang berkualitas,” pungkasnya.

Reporter: Herwanto II Redaktur: Ujang Herlan

Berita Terkait

Asep Japar Sah Nahkodai DPD Golkar Kabupaten Sukabumi 2025–2030
HUT ke-18 PIRA, PC PIRA Kota Sukabumi Perkuat Solidaritas dan Aksi Kemanusiaan di RAI Hergun
Tatap Musda XI, A.A. Brata Soedirdja Deklarasi Siap Maju Jadi Ketua DPD Golkar Kota Sukabumi
Relawan Manuk Dadali Menolak Keras Isu Pemilu Cepat, Hergun Terima Aspirasi Kawal Program Prabowo-Gibran
Perangkat Daerah Mangkir dari Paripurna DPRD, Wabup Andreas: Kehadiran Itu Kewajiban
Tak Ada Toleransi! DPRD Sukabumi Desak Kasus Narkoba Kades Tamanjaya Dituntaskan
Suara Rakyat Bukan untuk Dibeli, Agus Firmansyah Dorong Warga Laporkan Politik Uang
Bawaslu Jabar Dorong Warga Jadi Pengawas Pemilu, Pahami Aturan dan Berani Laporkan Pelanggaran

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊

Berita Terkait

Sabtu, 24 Oktober 2026 - 19:25 WIB

Asep Japar Sah Nahkodai DPD Golkar Kabupaten Sukabumi 2025–2030

Selasa, 13 Oktober 2026 - 14:09 WIB

HUT ke-18 PIRA, PC PIRA Kota Sukabumi Perkuat Solidaritas dan Aksi Kemanusiaan di RAI Hergun

Rabu, 26 Agustus 2026 - 15:47 WIB

Tatap Musda XI, A.A. Brata Soedirdja Deklarasi Siap Maju Jadi Ketua DPD Golkar Kota Sukabumi

Rabu, 26 Agustus 2026 - 15:40 WIB

Relawan Manuk Dadali Menolak Keras Isu Pemilu Cepat, Hergun Terima Aspirasi Kawal Program Prabowo-Gibran

Selasa, 11 Agustus 2026 - 19:42 WIB

Perangkat Daerah Mangkir dari Paripurna DPRD, Wabup Andreas: Kehadiran Itu Kewajiban

Berita Terbaru