JURNALSUKABUMI.COM – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengingatkan agar para calon petahana di Pilkada Serentak 2020 tidak mempolitisasi dana bantuan sosial (Bansos) Covid-19. Jangan sampai bantuan ini dimanfaatkan sebagai kampanye terselubung demi meraup dukungan.
Ketua Bawaslu Abhan menuturkan, pilkada harus berjalan fair seusai prinsip-prinsip demokrasi. Bawaslu telah melakukan sosialiasi dan memberikan imbauan kepada para kepala daerah mengenai hal ini.
“Petahana memiliki banyak akses dibandingkan pendatang baru. Saya kira harus adil dalam tahapan Pilkada 2020,” kata Abhan dalam Webinar Pemilu Rakyat 2020 bertajuk Pemilu Rakyat di Tengah Pandemi, Selasa (16/6/2020).
Menurut Abhan, dalam sosialisasi tersebut Bawaslu meminta kepada kepala daerah agar tidak memajang foto diri mereka di dalam bansos, baik berupa stiker atau identitas lain. Bansos harus mengatasnamakan pemerintah baik daerah maupun pusat, bukan pribadi.
Dia juga menyorot sejumlah daerah yang pimpinannya ikut menjadi kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Menurutnya, perlu ada terobosan agar jabatan tersebut diturunkan kepada sekretaris daerah, terutama bagi mereka yang bakal maju di Pilkada Serentak 2020.
Pengalihan jabatan ini penting demi menghindari potensi kampanye terselubung dari calon petahana. Dalam hal ini, dia mendorong Kementerian Dalam Negeri segera mengambil keputusan.
“Harus ada terobosan, ini wilayahnya Kemendagri, pemerintah bisa mengatur itu. Di Undang-Undang sudah diatur agar kepala daerah tidak menyalahgunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi,” kata dia.
Webinar Pemilu Rakyat 2020 membahas berbagai persiapan jelang Pilkada Serentak 2020. Selain Abhan, hadir sebagai narasumber yaitu Ketua KPU Arief Budiman, anggota Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia, Ketua KPI Agung Suprio dan Staf Khusus Mendagri, Kastorius Sinaga.
Sumber: Net
