Oleh : Imas Sunengsih,SE
Aktivis Muslimah Sukabumi
Tahun ini menjadi tahun yang tak biasa untuk kaum muslim di dunia, yaitu manakala merayakan hari raya Idul fitri. Umat Islam merayakannya dalam suasana pandemi. Wabah corona belum menunjukan akan berakhir, tapi tetapi semakin mengkhawatirkan. Silaturahmi antar keluarga dan sanak saudara hanya dengan menggunakan media virtual dan sosial media, tidak ada saling mengunjungi.
Hari raya merupakan hari kemenangan bagi siapa saja yang berhasil meraih takwa, setelah ditempa selama sebulan penuh. Karena takwa adalah hikmah di balik perintah berpuasa, maka tidak semua orang yang berpuasa bisa meraihnya. Itulah, mengapa Nabi saw bersabda:
كَمْ مِنْ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ إِلاَّ الجُوْعُ وَالْعَطْشُ
“Betapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa, kecuali hanya lapar dan dahaga.” [Hr. An-Nasa’i, Ibn Majah, ad-Darimi, al-Hakim]
Orang yang bertakwa itu, kata Sayyidina ‘Ali, adalah orang yang takut kepada Rabb yang Maha Agung [khauf min ar-Rabb al-Jalil]; menjalankan apa yang diturunkan oleh Allah [al-‘amal bi at-tanzil]; rela terhadap yang sedikit [ar-ridha bi al-qalil], dan bersiap diri untuk menghadapi Hari Penggiringan [isti’dad li yaumi ar-rahil], saat digiring di Padang Makhsyar, dan dimintai pertanggungjawaban satu per satu di hadapan Allah.
Ketika pemimpin negeri ini menyerukan untuk keluar dari pandemi ini dengan tawakal, takwa sehingga mendapat ridho dari Allah Swt tetapi hampir semua protap dalam menangani covid-19 adalah protap yang inkonsisten (Kompas.Com,Rabu 6/5/2020).
Pemerintah merumuskan kebijakan selama pandemi covid -19 tidak berdasarkan kebutuhan riil masyarakat. Problemnya adalah soal pendataan lapangan akurasi kondisi lapangan itu dalam bahasa kebijakan, tidak diperoleh oleh pemerintah. Disamping itu, berbagai kebijakan mengalami kesulitan penerapan di lapangan, karena lemahnya koordinasi dan sinkronisasi antar instansi. Masalah utamanya adalah tidak konsistensinya kebijakan satu sama lain, sehingga mengggambarkan buruknya koordinasi. Kebijakan seperti ini dalam analisis kebijakan publik namanya kebijakan yang tidak berbasis pada pengenalan masalah secara benar dan perumusan kebijakan publik secara benar. Serangkaian inkonsistensi yang ditangkap publik dari kebijakan pemerintah selama menangani pandemi covid-19 justru dinilai berpeluang menjadi senjata makan tuan bagi pemerintah. Pada tatanan paling ekstrem, rangkaian inkonsistensi kebijakan akan menimbulkan ketidak percayaan sosial (Sosial Distrust).
Jika pemerintah tidak cermat dalam membuat kebijakan maka gelombang kedua virus corona dapat muncul kembali. Sebagian besar pakar memperingatkan gelombang kedua.
Menurut Epidemiolog Universitas Indonesia (UI) Herman Saputra, kebijakan pemerintah yang tidak konsukuen, misalnya kebijakan PSBB hanya diberlakukan dibeberapa daerah, namun dibuat juga kebijakan baru seperti pelonggaran aturan bepergian yang tak ketat dan parsial sehingga perdaerah dinilai dapat menyebabkan munculnya gelombang kedua atau second wave virus corona di Indonesia (cnnindonesia.com).
Dengan adanya sejumlah kebijakan yang selalu plin-plan terlihat tidak serius menangani wabah, tentu akan memacu jumlah korban pandemi bertambah banyak dan meningkat tajam. Situasi ini tentu dirasakan sangat ironi dan memprihatinkan. Kritikan maupun protes datang dari berbagai kalangan baik politisi, pengamat aktivis akademis dan praktisi. Mereka memprotes keras kebijakan rezim yang terkesan abai terhadap tanggung jawab dalam urusan menjaga nyawa rakyat.
Apalagi bagi kalangan tenaga kesehatan (nakes) yang selama ini selalu ada di garda terdepan dalam mempertahankan nyawa demi kesembuhan pasien corona yang terus bertambah setiap harinya. Wajar jika para nakes mempertanyakan sikap para elit, dan layak mereka marah jika resiko penularan sengaja makin diperbesar. Tampak sekali para elit pemegang kekuasaan semakin tak peduli dan kehilangan rasa empati dan lepas tangan dari kewajiban mengurus rakyat terutama yang terdampak wabah.
Bagaimana wabah pandemi corona ini akan berakhir, sementara kebijakan terus berubah tanpa ada kepastian dan keseriusan pemerintah. Memang tidak bisa dipungkiri dampak pandemi ini sudah sangat menjadikan perekonomian dunia bahkan Indonesia sendiri anjlok. Roda ekonomi sudah nyaris lumpuh dan saatnya harus kembali menurut pemerintah. Namun sangat disayangkan strategi jalan keluarnya seakan trial and error, dengan membiarkan rakyat kembali beraktivitas di luar sementara wabah masih melanda. Demi alasan ekonomi , rakyat dibiarkan bebas tertular. Maka adanya pandangan bahwa rezim hari ini sedang berdiri di sisi kepentingan para pemilik modal global.
Pandangan tersebut cukup beralasan, terlihat dengan membuka kembali aktivitas perekonomian yang sedang di coba diputar kembali pada hakekatnya adalah roda perekonomian Kapitalis global.
Akibat penerapan sistem Kapitalisme sekuler di negeri ini, para elit hanya mementingkan kepentingan para kapitalis daripada rakyat. Sistem ekonomi negeri dikelola dengan sistem kapitalis neoliberal hingga kekayaan alam milik rakyatpun hampir seluruhnya dikuasai korporasi lokal dan global. Bahkan hajat hidup orang banyakpun habis dibisniskan oleh para pemangku kebijakan. Dapat dibayangkan dengan membuka ekonomi yang baru atau memutar roda ekonomi di tengah wabah berarti berkonsekuensi mendorong masyarakat untuk masuk ke tengah kancah yang sangat beresiko, membiarkan rakyat keluar menentang virus, sehingga rakyat yang dalam posisi lemah menjadi pihak yang kalah. Inilah peradaban kapitalis dengan penerapan konsep yang beresiko mengancam keselamatan rakyat.
Inilah wajah asli kapitalis dimana baik buruk, terpuji tercela ditentukan oleh kepentingan pemilik modal. Selama ini rakyat menjadi pihak yang dikorbankan. Bahkan di tengah krisis para kapitalis tetap berusaha meraup sebesar-besarnya keuntungan.
Segala kebijakan yang dibuat para elit hanya untuk kepentingan kapitalis, sedang rakyat dibiarkan tanpa pengurusan. Sementara segala macam fakta terpampang nyata tentang kerusakan sistem kapitalis menjadi bukti untuk segera berbenah dan beralih pada sistem kehidupan yang membawa keberkahan dunia dan akhirat .
Sistem Islam yang pernah dicontohkan oleh Rasul saw dan para khalifah setelah kepemimpinan beliau.
Dalam Islam, urusan nyawa rakyat menjadi hal yang diutamakan. Bahkan keberadaan syariat dan negara dalam Islam yakni khilafah, akan menjaga nyawa manusia dan penjamin kesejahteraan hidup mereka. Negara benar-benar bertanggung jawab dalam mengatasi wabah pandemi hingga tuntas. Pemimpin yang terdepan dalam mengurus rakyatnya. Sebab peradaban Islam tegak di atas keshalihan pemimpin, paradigma bahwa amanah kekuasaan tidak hanya di dunia, tapi juga di akhirat.
Maka dapat dipastikan negara dan penguasanya akan sungguh-sungguh menunaikan kewajibannya, menjadi pengurus umat sekaligus menjadi penjaganya.
Sebagaimana Rasulullah saw. Bersabda,
“Tidak seorang hamba yang diserahi amanah untuk memimpin segolongan rakyat, lalu ia tidak memelihara rakyatnya itu dengan menuntun dan memimpin mereka kepada kemaslahatan dunia dan akhirat, melainkan ia tidak akan mencium bau surga.” ( HR al-Bukhari dan Muslim).
Dengan penerapan sistem Islam, tidak ada lagi kebijakan-kebijakan yang membuat rakyat menjadi bingung dan sengsara, melainkan akan membawa rakyat menjadi makmur dan sejahtera, membawa pada peradaban yang gemilang. Sistem Islam merupakan aturan yang Allah wajibkan untuk diterapkan secara kafah di muka bumi ini. Sudah saatnya kita perjuangkan.
Wallahu a’lam bishshawab.
