Oleh: Imas Sunengsih,SE
Pemerintah berwacana sekolah dibuka kembali pada pertengahan Juli 2020. Plt. Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud Muhammad Hamid menegaskan bahwa pembukaan sekolah tersebut dilakukan di daerah-daerah yang sudah dinyatakan aman dari wabah corona. Ia menyatakan akan diberlakukan protokol kesehatan di area institusi pendidikan yang sudah ditentukan pemerintah. Juga diwajibkan menggunakan masker. Namun, sayangnya belum ditentukan mekanisme menetapkan protokol kesehatan tersebut serta penjelasan pembatasan jumlah siswa yang boleh kembali belajar di sekolah. (cnnindonesia.com, 9/5/2020)
Hal ini bagi orang tua menjadi ke khawatiran tersendiri ketika anak-anak harus masuk sekolah di tengah pandemi yang belum berakhir. Tentu hal ini akan menimbulkan permasalah baru,bisa jadi angka positif semakin meningkat apalagi ketika melihat data saja setiap harinya angka yang positif covid-19 meningkat secara signifikan.
Wakil Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian juga mengingatkan Kemendikbud harus berhati-hati menerapkan kebijakan ini. Sebab menurutnya, saat ini penyebaran virus corona justru telah terdeteksi di seluruh provinsi di Indonesia.
Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Agus Sartono turut bersuara, ia mengatakan masih berisiko jika membuka sekolah pada pertengahan Juli 2020.
Pada faktanya saat ini,pemerintah tidak serius dalam menangani penyebaran virus, masyarakat di biarkan mengambil jalan solusi masing-masing untuk terhindar dari wabah ini. Bahkan untuk tes mandiri pun biaya harus di tanggung sendiri dengan biaya yang tak murah.
Upaya pemerintah melakukan PSBB di lihat belum efektif. Tengok saja jalan, pasar dan pusat-pusat pembelanjaan tetap ramai bahkan berdesak-desakan berburu baju lebaran dan kebutuhan menyambut hari raya. Perasaan aman dan tenang belum sepenuhnya nampak di benak para orang tua manakala sekolah di buka kembali di pertengan juli. Jika dicermati keadaan bangsa ini semakin ruwet seperti benang kusut yang belum menemukan titik terang berakhirnya wabah ini.
Pemerintah terus mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang membuat bingung masyarakat. Mulai dari larangan mudik, boleh pulang kampung, membebaskan para napi yang mengakibatkan kriminalitas meningkat, mempercepat disahkannya UU Omnibus Law di tengah PHK massal dampak dari PSBB, tetap ngotot memindahkan ibu kota negara di tengah pandemi, menaikkan BPJS dan sekarang berwacana membuka sekolah kembali di tahun ajaran baru.
Semua kebijakan tersebut tentu muncul dari rezim ruwaibidhah yakni orang-orang bodoh yang mengurusi urusan umat.
Sebagaimana sabda Rasulullah saw:
“Akan tiba pada manusia tahun-tahun penuh kebohongan. Saat itu, orang bohong dianggap jujur. Orang jujur dianggap bohong. Pengkhianat dianggap amanah. Orang amanah dianggap pengkhianat. Ketika itu, orang Ruwaibidhah berbicara. Ada yang bertanya, “Siapa Ruwaibidhah itu?” Nabi menjawab, “Orang bodoh yang mengurusi urusan orang umum.” (HR. al-Hakim, al-Mustadrak ‘ala as-Shahihain, V/465)
Ketika kita memahami hadis di atas sangatlah nampak persis dengan kondisi saat ini yang penuh dengan keterpurukan bahkan kerusakan di mana-mana kian terasa. Mereka bukanlah orang yang mencari kebenaran, bukan orang yang amanah menjalankan kekuasaaan, tidak jujur dalam kebijakan, tidak menjalankan syariat Islam secara kafah.
Mereka menggunakan ilmunya untuk mencampuradukkan kebenaran dengan kebatilan. Umat dibuat bingung dengan setiap kebijakan yang dikeluarkan.
Imam as-Syathibi pun menjelaskan arti Ruwaibidhah,
“Mereka mengatakan, bahwa dia adalah orang bodoh yang lemah, yang membicarakan urusan umum. Dia bukan ahlinya untuk berbicara tentang urusan khalayak ramai, tetapi tetap saja dia menyatakannya.”
(As-Syathibi, al-I’tisham, II/681)
Dalam sistem Islam,Kebijakan yang diambil seorang khalifah tidak mengandalkan kecerdasan dan kemampuan manusiawinya saja melainkan disandarkan pada apa yang sudah diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya . Adanya sinergi antara pemimpin negara sebagai pelaksana hukum syara dengan rakyat yang mudah menerima amar makruf nahi mungkar, menjadikan sebuah negara tumbuh menjadi negara yang super power.
Negara tampil terdepan dalam setiap keadaan, tidak menyerahkan urusan rakyatnya kepada sistem yang rusak dan merusak. Bahkan tidak akan mengorbankan rakyatnya hanya demi pertimbangan ekonomi.
Dalam diri pemimpin negara tidak ada keraguan untuk mengambil kebijakan berdasarkan syariah, karena merupakan wahyu dari Allah Swt pemilik alam semesta dan seisinya. Bukan berdasarkan hasil uji coba kecerdasan akal semata.
Tidak ada kebijakan yang plin-plan dan ragu-ragu dalam mengambil langkah solusi menghadapi wabah ini. Apalagi berkali-kali bingung dalam memutuskan setiap kebijakan yang harus segera diterapkan pada rakyatnya.
Sudah saat nya umat berharap besar pada sistem Islam yang mampu melahirkan pemimpin yang memiliki sikap tegas dan percaya diri, tidak gagap dan ragu menghadapi wabah. Kebijakan pemerintah pusat dengan daerah pun berjalan dengan baik, tidak ada kontradiksi di antara keduanya. Hingga mampu memastikan situasi kondisi aman terkendali dan dapat segera pulih dari keadaan wabah ini.
Rakyat takkan terus diliputi oleh rasa cemas dan khawatir. Karena mereka hidup dalam pengurusan seorang pemimpin yang penuh dengan amanah, tanggung jawab dan roda pemerintah di jalankan dengan aturan Allah Swt yakni Sistem Islam. Namun dianggap berbahaya oleh rezim ruwaibidhah yang di sabdakan Rasulullah, Padahal justru keberadaan rezim ruwaibidhah yang membahayakan umat dan dunia. Sistem Kapitalis berhasil membolak-balikkan antara kebenaran dengan kebatilan yang sedang terjadi saat ini.
Wallahu a’lam bishshawab
