JURNALSUKABUMI.COM – Rencana pembebasan puluhan hektare lahan di Desa Pondokkasolandeuh, Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi bakal disulap menjadi kawasan industri mendapat sorotan sejumlah kalangan.
Kali ini, anggota DPRD Kabupaten Sukabumi, Agus Mulyadi turut angkat bicara. Mantan Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi ini menegaskan lahan sawah harus dilindungi untuk ketahanan pangan sesuai aturan terbaru.
“Siapa pejabat yang coba main mata dengan aturan, kita paksa bertanggung jawab. Kita jaga Rencna Umum Tata Ruang (RUTR) Sukabumi, jangan ada calo yang merugikan rakyat,” kata Sekretaris DPD Partai Golkar Kabupaten Sukabumi ini, Sabtu (1/2/2020) malam.
Legislator Jajaway peraih suara terbanyak pada Pileg lalu ini mengingatkan agar dinas terkait hati-hati dalam pembebasan lahan tersebut. Terutama seputar perizinan.
“Kita akan paksa dinas perizinan untuk bisa menjaga komitmen terhadap aturan. Bila main mata kita turunkan,” tegasnya.
Diberitakan, dari rencana lebih dari 40 lahan hektare lahan yang akan dipakai, hampir 20 hektarenya merupakan lahan produktif, seperti sawah dan areal pertanian lainnya.
“Harus dikaji ulang, karena di lahan tersebut bukan hanya ada lahan sawah, tapi ada irigasi dan tanah desa,” ungkap tokoh masyarakat Sukabumi Utara JS Subagio.
Menurutnya, jika dibangun kawasan industri tentunya banyak tahapan dan proses panjang. Namun, kabarnya pihak swasta sudah membebaskan sebagian besar lahan di kawasan itu. Dia mengingatkan dinas dan kecamatan jangan gegabah memberikan rekomendasi yang berdampak buruk bagi lingkungan.
Sebelumnya, Camat Parungkuda Amir Hamzah menegaskan mengenai rencana pembangunan kawasan industri belum mengetahuinya. Namun, dia mengaku memang pernah ada yang datang, hanya sebatas konsultasi. “Kami belum memberikan rekomendasi apapun untuk lahan tersebut, memang sebelumnya pernah kedatangan, namun hanya konsultasi saja,” ungkapnya.
Terpisah, Kepala Bidang Sarana Prasarana Pertanian dan Penyuluhan Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi Eli Sulastri mengatakan, soal lahan yang produktif tersebut pihaknya akan melakukan pengecekan. Namun jika itu produktif pihaknya bakal mencegah dan menolaknya.
“Kami akan melakukan pengecekan. Namun jika ada lahan sawah atau produktif, kami sangat menolak,” pungkasnya.
Reporter: Yanto/Rawin
Redaktur: FK Robbi
