JURNALSUKABUMI.COM – Direktur Forum Indonesia Transfaransi Anggaran (FITRA) Sukabumi, AA. Hasan menyoroti Pemkot Sukabumi dengan memasang target realisasi anggaran tahun 2019 (Baca: Januari – Desember, red) sebesar 89,82 persen, artinya dari 5.829 paket pembangunan, 593 paket pekerjaan tidak dapat direalisasikan. Melihat data yang dilansir oleh LKPP,
“Ini menunjukan bahwa serapan anggaran Pemda Kota Sukabumi hingga akhir Oktober 2019 baru mencapai 53,37 persen dari target yang ditetapkan sebesar 63,69 persen,” ungkapnya
Sebagaimana diketahui bahwa salah satu aspek penting untuk mengukur kinerja pemerintah daerah adalah serapan anggaran dan progress pembangunan yang diselenggaran dalam anggaran tahun berjalan. Dari 100 persen APBD, Pemerintah Kota Sukabumi hanya menargetkan 89,82 persen, hal ini perlu dijelaskan oleh Walikota,
“Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) atau Bagian Pengadaan barang dan Jasa (BPBJ) kepada publik, karena berkurangnya target pembangunan tersebut merugikan masyarakat,” katanya.
Kondisi serapan anggaran dan progress fisik yang loyo seperti ini (baca: baru mencapai 53,37 persen, red), sebaiknya Walikota sesegera mungkin mengevaluasi kinerja bawahannya.
“Harus memperkuat kinerja birokrasi dan lakukan identifikasi problem teknis dan non teknis yang menyumbat laju serapan anggaran dan progress pembangunan,” jelasnya.
Pada tahun 2019 dari data yang kami miliki, APBD “Murni” Kota Sukabumi sebesar Rp. 1,291 triliun dan terjadi peningkatan dalam APBD “Perubahan” mencapai Rp 1,497 triliun, dengan struktur belanja daerah sebagai berikut : pertama, Belanja Tidak Langsung (BTL) sebelum perubahan sebesar Rp 514,9 milyar dan setelah perubahan sebesar Rp 562 milyar; kedua, belanja langsung (BL) sebelum perubahan sebesar Rp 776,1 milyar dan setelah perubahan sebesar Rp 934 milyar.
” Perubahan APBD dimaksud telah mengubah orientasi atau komposisi belanja langsung yang sebelumnya 60 persen meningkat menjadi 62,3 persen, pada sisi ini patut diapresiasi karena BL pada umumnya bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat, sementara BTL biasanya didominasi oleh kebutuhan pemerintah,”
Reporter : FK Robbi
Redaktur : Jon Digos
