JURNALSUKABUMI.COM – DPC Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Sukabumi menilai kebijakan yang diterbitkan pemerintah pusat hingga daerah belum berjalan selaras.
Dampaknya, tingkat ekonomi masyarakat nelayan di pesisir Sukabumi terus mengalami penurunan, terutama bagi mereka yang selama ini menggantungkan hidup dari penangkapan benih bening lobster (benur).
Hal tersebut disampaikan Sekretaris DPC HNSI Kabupaten Sukabumi, Ujang Sulaeman SB, saat menyampaikan aspirasi nelayan dalam audiensi bersama DPRD Kabupaten Sukabumi.
Menurut Ujang, Kabupaten Sukabumi memiliki potensi kelautan yang besar dengan garis pantai sepanjang 117 kilometer yang membentang di sembilan kecamatan pesisir. Potensi tersebut seharusnya mampu menjadi penggerak ekonomi masyarakat, namun berbagai regulasi justru dinilai membuat kehidupan nelayan semakin sulit.
“Kami melihat ada penurunan tingkat ekonomi masyarakat nelayan. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai aturan, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi hingga kebijakan di daerah,” ujarnya.
Ia menjelaskan, salah satu regulasi yang menjadi perhatian ialah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2026, ditambah Surat Edaran Gubernur Jawa Barat yang dinilai berdampak terhadap aktivitas nelayan.
Menurutnya, perubahan itu sangat terasa di kawasan pesisir Sukabumi. Aktivitas ekonomi nelayan yang dahulu hidup di sejumlah titik pendaratan ikan kini mulai melemah.
“Kalau melihat kondisi sekarang, yang masih hidup aktivitasnya hanya Palabuhanratu. Sementara di Cisolok, Cibangban, Ciwaru, Ujung Genteng, Minajaya hingga Tegalbuleud kondisinya sudah jauh menurun,” katanya.
HNSI memperkirakan sedikitnya 3.000 nelayan terdampak akibat perubahan kebijakan tersebut. Sebagian besar merupakan nelayan kecil yang selama ini menggantungkan penghasilan dari penangkapan benih bening lobster.
Ujang menuturkan, kondisi itu diperparah dengan semakin jauhnya daerah penangkapan ikan. Dalam dua dekade terakhir, hasil tangkapan ikan di kawasan Teluk Palabuhanratu terus menurun sehingga nelayan kecil kesulitan menjangkau lokasi penangkapan yang kini berada lebih jauh dari bibir pantai.
Akibatnya, banyak nelayan beralih memanfaatkan potensi benur yang selama ini menjadi salah satu sumber penghasilan utama masyarakat pesisir.
Padahal, menurut HNSI, Sukabumi memiliki potensi benih bening lobster yang sangat besar dan menjadi salah satu yang terbaik di Indonesia. Jika dikelola melalui regulasi yang tepat, komoditas tersebut dinilai mampu memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekaligus meningkatkan penerimaan daerah dan negara.
Namun, kebijakan yang mendorong nelayan untuk beralih ke budidaya dinilai belum mempertimbangkan kondisi riil di lapangan.
“Masyarakat diminta melakukan budidaya, padahal budidaya membutuhkan waktu enam sampai delapan bulan. Sementara nelayan kecil melaut setiap hari untuk memenuhi kebutuhan keluarganya pada hari itu juga,” jelasnya.
HNSI berharap pemerintah dapat mengevaluasi kebijakan yang berlaku dengan mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat pesisir.
“Aturan yang baik bukan hanya menjaga keberlanjutan sumber daya laut, tetapi juga harus mampu memberikan kepastian usaha dan menjaga keberlangsungan hidup ribuan nelayan di Kabupaten Sukabumi,” tandasnya.
Reporter: Ilham Nugraha | Redaktur: Ujang Herlan
