JURNALSUKABUMI.COM- Forum Indonesia Untuk Transfaransi Anggaran (FITRA) menilai kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Daerah (Pemda) Sukabumi, secara makro belum menunjukan perubahan yang signifikan.
Paslanya, menurut organisasi yang lantang akan transfaransi anggaran negara itu mengaku, hal ini dapat dilihat dari perjalanan APBD sejak tahun 2016 – 2020, dibawah kepemimpinan Marwan Hamami dan Adjo Sarjono ini Pemda Kabupaten Sukabumi belum mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sector Pajak dan Retribusi Daerah.
“PAD kita masih didominasi dari lain-lain PAD yang sah, yaitu rata-rata 53% dari total PAD. Kami mendorong agar BPKAD dan BAPENDA menginventarisasi potensi Pajak dan Retribusi Daerah secara serius,” ujar Direktur FITRA Sukabumi, AA. Hasan saat menggelar Diskusi dan Konferensi Pers dengan tajuk “APBD TA. 2020 Untuk Siapa” bertempat di Jasmine Resto di bilangan Cisaat, Rabu (8/1/20).
AA Hasan merincikan, realisasi APBD 2016 – 2018, PAD Kabupaten Sukabumi sebesar Rp. 548.936.312.987, Rp. 799.499.855.484, Rp. 565.369.086.733 dan pada APBD Murni 2019 – 2020 PAD Kabupaten Sukabumi ini sebesar Rp. 556.744.295.000 dan Rp. 656.221.596.621.
Lanjut dia, Porsi belanja Daerah Kabupaten Sukabumi masih didominasi oleh Belanja Tidak Langsung, pada APBD 2020 misalnya, BTL mencapai 57,95% dari total Belanja Daerah sebesar Rp. 4.098.550.488.057. Sementara Belanja Modal dari tahun ke tahun mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2020 hanya dialokasikan sebesar Rp. 448.754.889.602.
“Nah, artinya ada penurunan karena lebih kecil dari realisasi belanja modal pada tahun anggaran 2018 yang mencapai Rp. 614.381.109.002. Jadi masyarakat Kabupaten Sukabumi jangan terlalu berharap besar pada pembangunan Fisik pada tahun 2020,” bebernya.
Masih kata dia, tragisnya lagi Belanja Bantuan Sosial terus mengalami penurunan menjadi Rp. 10.580.000.000 pada tahun 2020 dibandingkan dengan Realisasi APBD 2018 yang mencapai Rp. 23.631.000.000.
“Sementara Belanja Hibahnya terus meningkat, secara berurutan dari tahun 2016 – 2020 belanja hibahnya adalah Rp. 42.576.479.418; Rp. 56.560.855.487; Rp. 78.014.222.194; Rp.91.918.500.000 dan Rp. 207.242.968.100,” imbuhnya.
Termasuk lanjut AA Hasan, penyertaan modal pada BUMD juga terus mengalami peningkatan, namun sejauh yang kami ketahui hanya ada dua BJB yang memberikan deviden cukup besar pada Pemda Kabupaten Sukabumi.
“Pada tahun 2020 Pemda Kabupaten Sukabumi menganggarkan 30.000.000.000 untuk penyertaan modal dengan target penerimaan deviden sebesar Rp10.648.000.000 yang bersumber dari BJB sebesar Rp. 7.750.000.000; BPR Sukabumi sebesar Rp. 1.500.000.000; PDAM sebesar Rp. 1.500.000.000; PT. LKM Sukabumi sebesar Rp. 400.000.000 dan Perusahaan Daerah Pesona Wisata sebesar Rp. 34.000.000,” pungkasnya.
Hadir sebagai pembicara dalam kegiatan tersebut, anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sukabumi Agung Nugraha. Sayangnya, diskusi ini semestinya dihadiri juga oleh Kepala BPKAD sebagai pembicara, sayangnya beliau tidak hadir. (*)
REDAKTUR : Ujang Herlan
