JURNALSUKABUMI.COM – Kritik terhadap tata kelola dan etika birokrasi Pemerintah Kabupaten Sukabumi kembali disuarakan kalangan pemuda. Wakil Ketua DPD KNPI Kabupaten Sukabumi, Mantra Sugrito menilai sejumlah kejadian dalam agenda resmi pemerintah menunjukkan masih adanya persoalan dalam menghargai pemuda sebagai mitra strategis pembangunan.
Kritikan tersebut menyusul pelaksanaan agenda mendengarkan pidato kenegaraan Presiden RI Prabowo Subianto terkait penyampaian keterangan RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2027 beserta nota keuangan di Aula Setda Kabupaten Sukabumi.
Menurut Mantra, persoalan tersebut bukan semata soal teknis acara, melainkan menyangkut etika, komunikasi dan profesionalisme birokrasi.
Ia menyoroti sejumlah kejadian yang dinilai memperlihatkan kurangnya ketelitian dan kepekaan terhadap keberadaan organisasi kepemudaan.
Salah satunya terkait daftar undangan. Nama Ketua KNPI Kabupaten Sukabumi disebut tercantum dua kali dalam satu lembar lampiran resmi.
Bagi Mantra, kesalahan tersebut seharusnya tidak dianggap sebagai persoalan sepele karena menunjukkan lemahnya ketelitian administrasi.
“Kekeliruan penulisan daftar undangan, di mana nama Ketua KNPI Kabupaten Sukabumi ditulis berulang secara ganda dalam satu lembar lampiran resmi, bukan sekadar kekhilafan teknis. Ini adalah cermin dari kecerobohan administrasi birokrasi yang minim ketelitian dan terkesan meremehkan keberadaan pemuda,” tegas Mantra Jumat (14/8/2026).
Sorotan berikutnya menyangkut sikap pejabat ketika tiba di lokasi kegiatan. Mantra menilai komunikasi antara pejabat pemerintah dan kelompok pemuda yang hadir seharusnya dapat dibangun secara lebih terbuka.
Ia menyebut kehadiran Wakil Bupati H. Andreas yang langsung menuju ruang transit tanpa menyapa rombongan pemuda yang telah hadir sebagai gambaran adanya jarak antara pejabat publik dan masyarakat.
“Pejabat publik seolah hidup di menara gading yang eksklusif, sementara pemuda yang diundang dibiarkan menunggu dalam ketidakpastian,” ujarnya.
Tak berhenti di situ, KNPI juga menyoroti persoalan fasilitas ketika aliran listrik padam menjelang acara dimulai.
Kondisi tersebut membuat suasana ruangan tidak kondusif hingga rombongan KNPI memilih meninggalkan lokasi. Mantra menilai situasi tersebut semestinya diikuti komunikasi dan respons yang lebih baik dari penyelenggara.
“Ketika situasi ruangan menjadi tidak kondusif hingga rombongan KNPI memilih keluar, tak ada empati atau komunikasi diplomatis yang dibangun. Ironisnya, acara justru tetap dipaksakan berjalan setelah pemuda pergi,” katanya.
Menurut Mantra, persoalan tersebut menjadi penting karena organisasi kepemudaan bukan sekadar elemen yang dicantumkan dalam daftar undangan. Pemuda, kata dia, merupakan bagian penting dalam pembangunan daerah.
Ia mengingatkan pemerintah agar tidak menjadikan keterlibatan pemuda sebatas formalitas dalam berbagai agenda resmi.
“Pemerintah daerah harus diingatkan bahwa jabatan publik dibiayai oleh rakyat untuk melayani, bukan untuk pamer eksklusivitas,” tegasnya.
KNPI, lanjut Mantra, tidak menuntut perlakuan istimewa dari pemerintah. Namun, organisasi kepemudaan menginginkan adanya penghargaan yang setara, komunikasi yang baik, serta profesionalisme dalam setiap kegiatan pemerintahan.
“Pemuda Sukabumi tidak meminta keistimewaan, melainkan penghargaan atas etika, kesetaraan, dan profesionalisme,” tandasnya.
Reporter: Ilham Nugraha | Redaktur: Ujang Herlan
