JURNALSUKABUMI.COM – Menjelang peringatan Hari Jadi Kabupaten Sukabumi (HJKS), DPK KNPI Palabuhanratu melontarkan kritik keras terhadap arah penyelenggaraan peringatan hari jadi yang dinilai semakin didominasi agenda seremonial.
Organisasi kepemudaan itu mempertanyakan apakah HJKS benar-benar menjadi momentum refleksi pembangunan untuk rakyat atau justru bergeser menjadi ruang yang lebih menguntungkan kepentingan kelompok tertentu.
Ketua DPK KNPI Palabuhanratu, Ari Awaludin, menegaskan bertambahnya usia Kabupaten Sukabumi semestinya menjadi kesempatan bagi pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap capaian pembangunan sekaligus menyusun langkah nyata menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat.
Ia menegaskan, HJKS seharusnya menjadi panggung evaluasi menyeluruh terhadap capaian pemerintah, bukan sekadar hiburan yang membuka ruang bagi kepentingan kelompok tertentu.
“Momen hari jadi daerah seharusnya menjadi panggung evaluasi menyeluruh atas capaian pembangunan daerah, bukan sekadar komoditas hiburan yang dimanfaatkan oleh sekelompok golongan untuk mencari keuntungan finansial (cuan),” tegas Ari, Kamis (6/8/2026).
Menurut DPK KNPI Palabuhanratu, substansi peringatan HJKS harus diarahkan pada penyelesaian persoalan-persoalan strategis daerah. Di antaranya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), penguatan ekonomi pemuda, pemberdayaan UMKM lokal, hingga pemerataan pembangunan yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Ari mengingatkan agar pemerintah tidak terjebak pada kemegahan seremoni, sementara berbagai kebutuhan dasar masyarakat di wilayah pelosok maupun ibu kota kabupaten masih menunggu penyelesaian.
“Hari jadi daerah adalah hak milik seluruh masyarakat Kabupaten Sukabumi. Jangan sampai alokasi anggaran dan perhatian pemerintah habis di atas panggung seremonial, sementara problem mendasar warga di wilayah pelosok maupun wilayah ibu kota Palabuhanratu sendiri masih memerlukan intervensi nyata,” ujarnya.
Selain menyoroti substansi kegiatan, KNPI juga mempertanyakan efektivitas pola perayaan HJKS yang setiap tahun dinilai menyerap anggaran cukup besar, baik yang bersumber dari APBD maupun dukungan sponsorship. Organisasi tersebut menilai manfaat ekonomi dari kegiatan tersebut belum sepenuhnya dirasakan masyarakat kecil dan pelaku usaha lokal secara berkelanjutan.
KNPI bahkan mengingatkan agar keterlibatan pihak ketiga, penyelenggara kegiatan, hingga para pengambil kebijakan tidak menjadikan HJKS sebagai proyek tahunan yang lebih berorientasi pada keuntungan segelintir pihak dibanding kepentingan masyarakat luas.
“KNPI memperingatkan agar keterlibatan pihak ketiga, pemborong acara, hingga pengambil kebijakan tidak menjadikan HJKS sebagai ‘proyek rutin’ yang berorientasi pada profit segelintir elite,” tegasnya.
Sebagai bentuk masukan kepada pemerintah daerah, DPK KNPI Palabuhanratu menyampaikan tiga tuntutan utama.
Pertama, pemerintah diminta mengedepankan transparansi dan akuntabilitas anggaran, sehingga belanja kegiatan seremonial benar-benar memiliki dampak nyata terhadap perputaran ekonomi masyarakat dan pemberdayaan generasi muda.
Kedua, KNPI mendorong pelibatan elemen lokal sebagai prioritas. Pelaku UMKM, komunitas, seniman, hingga organisasi kepemudaan di Palabuhanratu diharapkan menjadi pelaku utama dalam rangkaian HJKS, bukan sekadar menjadi penonton di daerahnya sendiri atau kalah bersaing dengan vendor dari luar daerah.
Ketiga, pemerintah didorong menunjukkan komitmen pasca-perayaan dengan menjadikan refleksi Hari Jadi Kabupaten Sukabumi sebagai pijakan menyelesaikan persoalan riil, mulai dari penataan kawasan ibu kota Palabuhanratu, pembangunan sektor pariwisata yang lebih berkeadilan, hingga perluasan kesempatan kerja bagi pemuda lokal.
DPK KNPI Palabuhanratu menegaskan akan tetap menjadi mitra kritis Pemerintah Kabupaten Sukabumi. Organisasi tersebut menyatakan siap memberikan dukungan terhadap seluruh rangkaian HJKS apabila benar-benar dilaksanakan demi kepentingan rakyat dan kemajuan daerah.
“KNPI juga menegaskan tidak akan tinggal diam apabila peringatan Hari Jadi Kabupaten Sukabumi bergeser dari semangat pengabdian kepada masyarakat dan, menurut mereka, lebih mengarah pada kepentingan kelompok tertentu atau sekadar pencitraan politik,” tandasnya.
Reporter: Ilham Nugraha | Redaktur: Ujang Herlan
