JURNALSUKABUMI.COM – Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi dari fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Faizal Akbar Awaludin turut bersuara atas dampak penonaktifan BPJS kesehatan penerimaan bantuan iuran (PBI) di Kabupaten Sukabumi.
Politis muda ini menilai dari peristiwa itu akan timbul dampak yang signifikan atas kurangnya hak-hak layanan kesehatan bagi masyarakat.
Oleh karenanya, sebagai perwakilan rakyat yang membidangi komisi kesehatan Faizal meminta BPJS bisa selektif dan mengaktifkan kembali data masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
“BPJS sangat penting karena menyangkut unsur vital masyarakat apalagi menengah ke bawah. Kami dari DPRD akan segera berkoordinasi dan memperjuangkan kembali hak itu,” ujarnya kepada Jurnalsukanumi.com, Rabu (11/2).
Selain itu, Faizal meminta Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi melakukan evaluasi supaya lebih teliti dan selektif saat pemutakhiran data. Kemudian jangan sampai salah atau ada yang keliru dalam pendataan.
“Ya, intinya kami tegaskan kepada dinas terkait untuk lebih peka, mana yang layak mendapatkan BPJS Kesehatan PBI dan mana yang tidak seharusnya mendapatkan,” tegasnya.
Faizal mendorong, untuk langkah ke depannya maka harus ada tindakan serius dari dinas terkait dan kemungkinan juga bisa dibuatkan pansus.
“Jadi mari bersama-sama mulai dari Dinsos, Dinkes, dan aparatur desa untuk membenahi data dari bawah,” pungkasnya.
Reporter: Rizki Taupiq | Redaktur: Ujang Herlan
Komentar