Diskusi Publik, MUI Tegaskan Fatwa Tentang Bermuamalah di Medsos pada Era Post Truth!

Selasa, 18 November 2025 - 14:50 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

JURNALSUKABUMI.COM – Ketua MUI Bidang Fatwa, Prof KH Asrorun Niam Sholeh, mengingatkan pejabat publik dan masyarakat luas untuk lebih berhati-hati bermedia sosial. Ia menegaskan, ruang digital merupakan ruang publik yang menuntut tanggung jawab moral sehingga setiap unggahan dapat memengaruhi persepsi dan ketenangan masyarakat.

Pernyataan itu disampaikan Asrorun dalam Diskusi Publik “Fatwa Bermuamalah di Media Sosial pada Era Post Truth: Fatwa, Etika, dan Sikap Kita” yang digelar Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Ia menilai pejabat publik seharusnya tampil sebagai teladan dalam mempraktikkan prinsip kehati-hatian.

“Kalau imam hanya model tenar namun tidak mengikatkan diri pada aturan sebagai imam yang layak, maka dia bukan hanya tidak boleh diikuti, bahkan ketika mengikutinya hukumnya batal,” ujarnya.

Soroti Konten Pejabat yang Minim Klarifikasi

Asrorun menyoroti maraknya konten digital dari pejabat publik yang kerap mengabaikan prinsip tabayyun. Ia menilai konten yang dibuat tergesa-gesa demi popularitas sering memicu misinformasi dan berkembang menjadi disinformasi.

Ia mencontohkan inspeksi mendadak Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, ke salah satu perusahaan air minum dalam kemasan di Subang yang dipublikasikan secara terbuka di media sosial. Menurutnya, aksi itu dilakukan tanpa klarifikasi terlebih dahulu sehingga memunculkan kesimpulan keliru di masyarakat.

“Ini yang saya sebut dhala fa dhala—sesat dan menyesatkan. Publik tidak diberi konteks utuh, tidak diberi data yang benar, tapi langsung digiring pada satu kesimpulan tertentu,” tegasnya.

Asrorun menambahkan, klarifikasi yang muncul kemudian tidak serta-merta menghapus dampak sosial yang terlanjur terjadi. “Narasi yang terbentuk sulit ditarik kembali. Pelaku publikasi harus memahami bahwa tanggung jawab moralnya jauh lebih besar daripada sekadar membuat konten,” katanya.

Selaras dengan Fatwa MUI Tentang Bermuamalah di Medsos

Ia menegaskan, tindakan kurang hati-hati dalam bermedia sosial bertentangan dengan Fatwa MUI Nomor 24 Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah di Media Sosial. Fatwa tersebut melarang penyebaran hoaks, gibah, fitnah, ujaran kebencian, serta konten tanpa dasar kebenaran.

“Ruang digital harus mengangkat sisi baik manusia dan melipatgandakan manfaat, bukan memperluas mudarat,” ujarnya.

Komdigi: Moralitas Jadi Kunci di Ruang Digital

Pada kesempatan yang sama, Dirjen Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi Digital (Komdigi) RI, Fifi Aleyda Yahya, menegaskan bahwa literasi digital kini tak cukup hanya kemampuan teknis. Ia menekankan pentingnya moralitas dalam menggunakan media sosial.

“Ruang digital itu ruang sosial. Yang kita bicarakan bukan hanya soal unggahan, tetapi soal menjaga kualitas demokrasi, dialog, dan kemanusiaan,” katanya.

Fifi mengingatkan agar masyarakat, khususnya kalangan muda dan pejabat publik, tidak tergesa-gesa membuat atau membagikan konten. “Setiap unggahan ada konsekuensinya, baik sosial maupun hukum. Jempol kita bisa menjadi alat kebaikan atau sumber kerusakan,” ujarnya.

Menurutnya, pembangunan ruang digital yang sehat membutuhkan kerja bersama antara pemerintah, platform, dan pengguna. “Tanpa tanggung jawab dari pengguna, apa pun aturannya akan sulit diterapkan,” tambahnya.

Diskusi publik tersebut dihadiri oleh akademisi, mahasiswa, peneliti kebijakan digital, dan praktisi komunikasi. Penyelenggara berharap kegiatan itu dapat menjadi momentum untuk menghidupkan kembali prinsip-prinsip etis dalam bermedia sosial.

Redaktur: Ujang Herlan

Berita Terkait

Hergun Dorong Penguatan Single Identity Number, DPR RI Bersama Pemerintah Bahas RUU Adminduk
Satgas Yonarmed 13 Gencarkan Penyuluhan Narkoba di Perbatasan
Bawa 242 Atlet, Kabupaten Sukabumi Bidik 10 Besar PORPROV Jabar 2026
Sukabumi Bidik Peran Strategis Ketahanan Pangan Jawa Barat, TPID Perkuat Kerja Sama Daerah
Pemkab Sukabumi Siapkan 200 Personel Satlinmas untuk Apel Akbar Tingkat Jabar
Hergun Bersama Bawaslu Dorong Pengawasan Partisipatif Masyarakat Sukabumi
Perkuat Demokrasi Pancasila, Bawaslu dan DPR RI Dorong Pengawasan Partisipatif Masyarakat Sukabumi
SMSI-RRI Bersatu Lawan Hoaks, Perkuat Kompetensi dan Informasi Pembangunan

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊

Berita Terkait

Senin, 16 November 2026 - 12:32 WIB

Hergun Dorong Penguatan Single Identity Number, DPR RI Bersama Pemerintah Bahas RUU Adminduk

Minggu, 15 November 2026 - 19:57 WIB

Satgas Yonarmed 13 Gencarkan Penyuluhan Narkoba di Perbatasan

Minggu, 8 November 2026 - 13:26 WIB

Bawa 242 Atlet, Kabupaten Sukabumi Bidik 10 Besar PORPROV Jabar 2026

Rabu, 4 November 2026 - 14:46 WIB

Sukabumi Bidik Peran Strategis Ketahanan Pangan Jawa Barat, TPID Perkuat Kerja Sama Daerah

Senin, 2 November 2026 - 15:07 WIB

Pemkab Sukabumi Siapkan 200 Personel Satlinmas untuk Apel Akbar Tingkat Jabar

Berita Terbaru

HEADLINE

Niat Ziarah ke Gunung Salak, Malah Ketemu Mayat

Minggu, 22 Nov 2026 - 19:50 WIB

HEADLINE

Polisi Patroli di Exit Tol Parungkuda Malam Ini

Sabtu, 21 Nov 2026 - 21:57 WIB