JURNALSUKABUMI.COM – Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Sukabumi, sebagai Unit Pelaksana Teknis Kementerian Hukum dan HAM berhasil meraih prestasi sebagai kantor yang berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) yang dianugerahkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Senin (21/12/20).
Pada acara Apresiasi dan Penganugerahan Zona Integritas untuk mewujudkan Indonesia bebas dari Korupsi dibuka oleh Wakil Presiden Republik Indonesia yang dilaksanakan secara virtual melalui aplikasi zoom meeting.
Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Sukabumi, Mohamad Taufik Sulaeman mengatakan, pencapaian ini merupakan capaian yang prestise bagi Imigrasi Sukabumi berkat hasil kerja keras serta komitmen bersama seluruh pegawai untuk mewujudkan kantor yang bebas dari korupsi.
“selain berhasil meraih predikat WBK, Imigrasi Sukabumi juga mendapatkan penghargaan sebagai Unit Pelaksana Teknis yang telah melaksanakan pelayanan publik berbasis Hak Asasi Manusia dari Menteri Hukum dan HAM pada acara peringatan Hari HAM Sedunia yang dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2020” tuturnya.
Muhammad Taufik menuturkan bahwa Imigrasi Sukabumi juga mendapatkan penghargaan sebagai Unit Pelaksana Teknis yang telah melaksanakan pelayanan publik berbasis Hak Asasi Manusia dari Menteri Hukum dan HAM.
“Ini sebagai komitmen bersama seluruh pegawai imigrasi Sukabumi untuk memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh lapisan masyarakat dan harus tetap dipertahankan dan bahkan lebih ditingkatkan lagi untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dan kami ucapkan terima kasih atas dukungan instansi terkait dan dukungan seluruh masyarakat sehingga kami dapat meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi ” tandasnya.
Dari 520 Unit Pelaksana Tekniss yang berada di bawah Kementerian Hukum dan HAM yang diusulkan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi hanya 83 Unit Pelaksana Teknis saja yang berhasil memperoleh predikat WBK termasuk Kantor Imigrasi kelas II non TPI Sukabumi.
“Predikat WBK dari Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi ini melalui tahapan seleksi yang panjang yang dimulai bulan Januari 2020,” jelasnya.
Tahap seleksi diawali dengan pencanangan Zona Integritas dan harus dapat mencapai nilai survei yang ditetapkan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI untuk dapat diusulkan ke Kementerian Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, setelah diusulkan oleh Tim Penilai dari Menpan dilanjutkan dengan seleksi melalui wawancara dan evaluasi dokumen serta mystery shopping.
“Instansi yang berhasil melewati serangkaian seleksi tersebut akan ditetapkan sebagai kantor yang meraih WBK,” pungkasnya.
Reporter: Hendi || Redaktur: FK Robbi
