JURNALSUKABUMI.COM – Menyoal adanya sorotan dan perbincangan di kalangan masyarakat soal Bantuan Sosial (Bansos) yang ditanggapi Kepala Dinas Sosial (Dinsos) dengan merinci anggaran Rp 84 Miliar. Ketua Panitia Khusus (Pansus) Covid-19 DPRD Kabupaten Sukabumi Usep Wawan menilai, bahwa apa yang diutarakan Dinsos hanya normatif saja. Namun selaku wakil rakyat dan ditugaskan untuk melakukan pengawasan pihaknya akan melakukan pengecekan ke lapangan.
“Apa yang dijelaskan oleh Bu Kadis Sosial mungkin hanya secara normatif. Akan tetapi Pansus akan mengawasi secara aktif obyektif dan cek lapangan,” ungkap Usep Wawan kepada jurnalsukabumi.com, Rabu (05/08/20).
Menurut politisi Gerindra ini, Pansus akan menguliti dan membongkar semua anggaran, penggunaan dan kinerja gugus tugas covid-19. Hal ini atas dasar tupoksi wakil rakyat dalam melakukan pengawasan.
“Kami mendapatkan masukan dan keluhan untuk bantuan sosial ini saat di lapangan. Kami selaku panjang tangan masyarakat sudah seharusnya kami akan menjaring dan mendengar apa yang menjadi permasalah dalam bantuan sosial ini,” tegas Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Sukabumi Usep Wawan.
Bahkan pihaknya pun saat ini sedang melakukan pengumpulan data dari para komisi dengan mitra kerjanya dalam hal covid-19. Yang nantinya akan dibedah dan memanggil pihak gugus tugas covid-19.
“Nantinya kami akan memanggil dan meminta konfirmasi atas penanganan dan penggunaan anggaran Covid-19 yang ada di Kabupaten Sukabumi,” pungkasnya.
Sementara itu, diberitakan sebelumnya, Bantuan Sosial Tunai Non Data Terpadu Kesejahteraan Sosial ( DTKS) menuai sorotan dan perbincangan hangat di kalangan warga Sukabumi. Akhirnya Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi Teja Sumirat Angkat bicara, BTT BST Tahap I senilai Rp. 84.973.627.000 mbantah diselewengkan dan menjamin data yang dimilikinya secara terperinci.
Teja Sumirat menampik adanya penyelewengan anggaran tersebut, dirinya menjelaskan bahwa realisasi anggaran yang disalurkan telah sesuai dengan peruntukannya dan tidak terjadi penyelewengan anggaran.
“Ini semua ada data secara terperinci dan bisa dipertanggung jawabkan” ungkapnya, Rabu (05/08/2020)
Teja menjelaskan bahwa BTT BST Tahap I dianggarkan sebesar Rp. 84.973.627.000,- ( Delapan Puluh empat Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh tiga Juta enam ratus dua puluh tujuh ribu rupiah)
Sementara untuk realisasi penyaluran anggarannya BST yang disalurkan melalui PT. Pos indonesia, ungkap Teja, ada 128.016 KRTS namun terealisasi sebanyak 127.997 KRTS,
“Ada 19 orang yang tidak datang dan tidak mengambil bantuan, sehingga dari jumlah total 128.016 KRTS maka yang terealisasi 127.997 KRTS, jika dikali masing-masing mendapat Rp. 600.000/orang maka realisasinya sebesar Rp. 76.798.200.000” katanya.
Sementara untuk bantun Sosial Non tunai yang meliputi bantuan untuk Guru MDTA, DMI, Imam Masjid, Marbot, pelaku seni, pekerja seni dan lain lain sebanyak 3.281 orang hingga terealisasi Sejumlah Rp. 1.968.600.000″ tambahnya.
Selanjutnya dana yang diperuntukan disabilitas dan jompo bedridden (terbaring ditempat tidur) yang tersalurkan 438 orang sehingga terealisasi sebesar Rp. 262.800.000″ tambahnya.
Sementara untuk dana operasional seperti Biaya penyaluran melalui PT. POS sebesar Rp 1.536.192.000,
Tim pengolah data sebanyak 5 orang sebesar Rp.6.250.000, dan
Anggaran kegiatan Monitoring lapangan penyaluran bansos ke 47 Kecamatan sebesar Rp.11.985.000,-
“Jadi jika di jumlahkan dari Anggaran BTT BST Tahap I yang dianggarkan sebesar Rp. 84.973.627.000,- maka sesuai rincian tadi terealisasi sebesar Rp. 80.584.027.000, sehingga sisa anggaran sebesar Rp. 4.389.600.000,-, Nah sisa ini sudah dikembalikan ke kas daerah, dan buktinya ada dan lengkap teradministrasi dengan baik” jelasnya.
Teja mengaku dirinya tidak mau gegabah dalam mengelola anggaran tersebut.
“Pak Bupati (Marwan Hamami) sangat mewanti-wanti akan hal ini, bahkan sempat memberikan ultimatum tidak boleh ada pemotongan anggaran covid untuk masyarakat” pungkasnya.
Reporter: Ifan || Redaktur: FK Robbi
