Oleh : Siti Ningrum, M.Pd.
Wabah Covid -19 sampai saat ini belum juga mereda baik di dunia atau pun di Indonesia. Korban terus berjatuhan data terbaru menunjukan semakin meningkat akibat dari wabah ini. Hingga 02 Mei 2020: 18:44 WIB. tercatat 10.843+292 kasus: dirawat 8.347, meninggal 831 dan sembuh 1.665 (Sumber: www.covid19.go.id).
Di Indonesia dari total 34 Provinsi: 27 Provinsi sudah terpapar virus corona, sisa 7 Provinsi. Dari 27 provinsi yang terpapar virus Corona, tiga di antaranya baru ditemukan kasus baru, yakni di Aceh ditemukan satu kasus, Sumatera Barat 3 kasus, dan Sulawesi Tengah satu kasus.(liputan6.com 10 April 2020 )
Bahkan dampak dari wabah ini sekarang mulai mengancam ketahanan pangan di berbagai negara, tercatat kurang lebih 55 negara didunia mengalami krisis pangan dan diperkirakan 1 milyar penduduk dunia terancam kelaparan, (Tempo.co.id 23 April 2020 ).
Sejumlah negara yang menempati peringkat terburuk terkait ancaman kelaparan adalah Yaman, Kongo, Afganistan, Venezuela, Ethiopia, Sudan Selatan, Suriah, Nigeria, dan Haiti. PBB mengingatkan wabah virus Corona ini bisa menyebar juga ke Afrika dan menyebabkan bencana kemanusiaan besar.
Tentu hal ini menambah kekhawatiran masyarakat luas, bahkan korban kelaparan akan lebih banyak dibanding dengan korban wabah itu sendiri.
Sebelum ada wabah ini, kelaparan di berbagai negeri sudah diangka yang fantastis tinggi dan diperkirakan akan dua kali lipat lebih banyak dibanding sebelum ada wabah.
Di Indonesia korban kelaparan diperkirakan mencapai 22 juta dan akan menjadi dua kali lipat setelah ada wabah. Di dunia tercatat 1 milyar penduduk yang mengalami kelaparan. Dan ini akan menjadi bencana besar global. (Tempo.co.id 23 April 2020 )
David Beasley, Direktur Program Pangan Dunia (World Food Programme/WFP), mendesak pemerintah di setiap negara agar bertindak secepatnya demi menghentikan ancaman kelaparan yang bisa menimpa 265 juta orang di dunia akibat pandemi virus corona.1 juta penduduk sudah terancam kelaparan sebelum ada COVID-19.
75 juta anak stunting, 17 juta anak gizi buruk.
Hal ini sudah disadari oleh lembaga PBB yang mengurusi pangan dan pertanian, Food and Agriculture Organization atau FAO. Mereka menggelar pertemuan tak terjadwal bersama menteri-menteri pertanian negara G20, pada Selasa (21/4). Pertemuan itu juga dihadiri perwakilan WFP, Bank Dunia, dan Dana Internasional untuk Pengembangan Pertanian (International Fund for Agricultural Development/ IFAD). (Kumparan.com)
Penanganan Kebutuhan Pangan dalam Sistem Kapitalisme vs Penanganan Kebutuhan Pangan Dalam Islam Ketika Wabah
Negara yang menganut sistem Kapitalisme dalam pengambilan kebijakan selalu tidak cepat dan tepat sasaran. Aturan pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkesan tumpang tindih bahkan berbelit-belit dan ribet.
Ketika hendak menyalurkan Bansos (bantuan sosial) banyak persyaratan yang harus ditempuh semisal harus mendaftar via online, penerima bantuan tidak boleh keluarga yang pernah mendapatkan bantuan sebelumnya semisal PKH, BLT dan serangkaian persyaratan lainnya. Alih-alih mendapatkan bansos yang menjadi hak warga negara justru menimbulkan masalah baru adalah kekisruhan dimana-mana.
Bahkan Kepala Desa Cagak- Subang beberapa hari yang lalu membuat sebuah video yang berisikan protesnya terhadap pemerintah pusat dan provinsi terkait Bansos . Beliau mengatakan merasa di adu domba dengan warganya. Padahal sebelum ada informasi tentang Bansos corona warganya bahu membahu menangani kasus Corona ini. Namun sekarang yang terjadi adalah ricuh antar warga dengan aparat setempat.
Juga video kepala desa se-Kabupaten Sukabumi yang menolak menerima bantuan Bansos yang besarnya Rp. 600.000,00.
Menurut masyarakat, yang menerima bansos tidak tepat sasaran yang seharusnya menerima hak Bansos tetapi tidak mendapatkannya. (29 April 2020)
Dalam negara yang menganut sistem Kapitalisme ketika memberikan bantuan kepada masyarakat seolah pelit berbagi selalu yang dipikirkan terlebih dahulu untung dan ruginya.
Belum lagi birokrasi yang panjang dan melelahkan hanyabuntuk mendapakan bantuan Rp. 600.000,00/bulan selama 3 bulan. Jika dibandingkan dengan UMR sungguh sangat jauh dari mencukupi kebutuhan sehari-hari.
Sungguh melelahkan memang jika kita memperhatikan tentang penanganan pangan dalam sistem Kapitalisme.
Padahal pangan adalah hal yang paling pokok untuk dipenuhi sebagai hajatul udowiyah (kebutuhan jasmani). Sebab jika kebutuhan pokok tidak terpenuhi dengan benar maka akan menimbulkan dampak yang lain, seperti perampokan juga kejahatan lainnya.
Kelalaian negara membangun ketahanan dan kedaulatan pangan berbanding terbalik dengan konsep penanggulangan wabah yang tidak tepat dinilai berimbas pada goncangan sistem penyediaan pangan.
Indonesia dalam menjaga kedaulatan ketahanan pangan ada kelemahan dalam 3 kegiatan ekonominya yaitu : produksi, distribusi dan konsumsi.
Dalam hal produksi Indonesia masih lemah. Direktur Utama PT Perkebunan Nusantaran (PTPN) VIII menyatakan “Diperkirakan produksi gabah turun hingga 50 %”. (Katadata.co.id).ini kasih tgl juga
Hal ini terjadi akibat diterapkannya PSBB serta rasa khawatir petani untuk keluar rumah disertai ketidaksiapan menghadapi perubahan iklim serta terjadinya serangan hama. Begitupun dengan komoditas seperti gula, daging dan beras dipasaran sudah langka dan mahal. Hal inipun terjadi dengan impor barang yang susah dikarenakan negara lain pun terdampak pandemi yang sama dan memberlakukan lockdown.
Selanjutnya dalam hal distribusi, diakui pula bahwa sistem logistik pangan negara Indonesia tidak memadai. Lemahnya negara pada aspek logistik juga memberikan kontribusi pada mahalnya biaya pengiriman dan tidak meratanya penyebaran pangan ke seluruh wilayah karena infrastruktur minim. (Katadata.co.id)
Diperparah lagi dalam hal konsumsi dengan fenomena masyarakat yang panic buying mengakibatkan orang mementingkan diri sendiri dan keluarganya. Apatis dengan orang lain semakin memperburuk keadaan ekonomi.
Berbeda dengan sistem Islam dalam hal penangangan wabah pandemi.
Dalam sistem Islam negara akan cepat dan tepat untuk mengambil keputusan. Sebab salah satu fungsi dari negara adalah meriayah umat/mengurusi rakyat dengan baik dan benar sesuai dengan yang telah dicontohkan sebelumnya yaitu teladan Nabi Muhammad saw. Dan dilanjutkan oleh para khalifah setelahnya. Kepala negara yakni seorang khalifah adalah pelayan serta junnah bagi rakyatnya.
Sebagaimana sabda Rasulullah saw:
“Imam (Khalifah) raa’in (pengurus hajat hidup rakyat) dan dia bertanggung jawab terhadap rakyatnya” (HR Muslim dan Ahmad).
Dalam hadis lainnya Rasulullah menegaskan, “Khalifah itu laksana perisai tempat orang-orang berperang dibelakangnya dan berlindung kepadanya….”(HR Muslim).
Kedua fungsi politik ini jika dijalankan, maka seluruh kegiatan pasok pangan akan dikuasai negara. Meskipun swasta boleh memiliki usaha pertanian, tetapi penguasaan tetap di tangan negara dan tidak boleh dialihkan kepada korporasi.
Negaralah yang menguasai produksi sebagai cadangan pangan negara.
Begitu pula penguasaan stok berdampak pada stabilitas harga di pasar. Sebab distorsi pasar yang ditimbulkan oleh spekulan, mafia atau kartel disebabkan penguasaan mereka pada stok pangan melebihi stok negara sehingga leluasa mengendalikan harga.
Selain itu juga kewajiban negara dalam mewujudkan kedaulatan pangan berasal dari seruan Allah Swt hal ini terdapat dalam QS. An Nisaa: 141
“Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang kafir untuk mengalahkan orang-orang beriman. ”
Oleh karena itu khilafah tidak dibolehkan memiliki ketergantungan pangan pada impor. Di samping itu visi ketahanan pangannya diarahkan pada 3 target yaitu 1) ketahanan pangan untuk konsumsi harian, 2) ketahanan pangan untuk kondisi krisis (termasuk bencana, wabah dsb), serta 3) ketahanan pangan untuk kebutuhan jihad.
Hal tidak kalah penting adalah negara harus menjaga kecukupan stok pangan serta menjamin pendistribusian yang tepat sasaran. Begitupun dengan sarana dan prasarana yang memadai agar bisa tersebar ke seluruh wilayah negeri dalam rangka memenuhi kebutuhan warga akibat pandemi.
Seperti yang telah dicontohkan Khalifah Umar bin Khaththab ketika menghadapi krisis beliau membangun pos-pos penyedia pangan di berbagai tempat, bahkan mengantarkan sendiri makanan ke setiap rumah.
Kepemimpinannya di dalam sistem Islam bukan semata-mata mencari keuntungan belaka, tetapi dalam rangka mengurusi urusan umat, dan memenuhi seruan Sang Pencipta, sebagai bentuk ketaatan pada Rabb-Nya . Hal tersebut sesuai dengan perintah Allah Swt ,
“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasul apabila dia menyerumu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu.” (TQS. al – Anfaal: 24).
Sudah jelas gagalnya sistem Kapitalisme dalam mengatasi krisis pangan sera dampaknya pun telah jelas terlihat dan dapat dirasakan ketidakmampuannya dalam menghadapi wabah ini. Solusi yang ditawarkan makin memperburuk keadaan dan situasi masyarakat.
Maka sudah saatnya kita beralih ke sistem yang agung yakni sistem Islam yang akan melaksanakan hukum Islam secara Kafah dan telah terbukti keunggulannya dalam menghadapi wabah.
Wallohu a’lam Bishowab.
