Oleh: Wibowo HK, SH., M.Si. (Civil Society)
JURNALSUKABUMI.COM – Hampir setiap hari masyarakat disuguhi pemberitaan mengenai kasus korupsi yang melibatkan berbagai kalangan, mulai dari pejabat pemerintahan hingga penyelenggara pelayanan publik. Fenomena ini semakin memprihatinkan dan membuat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan negara terus berada dalam ujian.
Di tengah masifnya upaya penegakan hukum, ketidakpuasan publik terhadap praktik korupsi masih terus mencuat. Persoalannya ternyata bukan semata-mata terletak pada lemahnya pengawasan atau kurang tegasnya penindakan hukum, melainkan juga pada paradigma berpikir yang selama ini dibangun, termasuk melalui pilihan diksi yang digunakan dalam gerakan antikorupsi.
Selama bertahun-tahun, masyarakat akrab dengan jargon “Bebas Korupsi”. Istilah tersebut terpampang di berbagai spanduk instansi pemerintah, menjadi bagian dari visi-misi pejabat publik, hingga melekat dalam program Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).
Namun, muncul pertanyaan mendasar: apakah istilah “Bebas Korupsi” masih cukup kuat untuk membangun budaya antikorupsi? Ataukah sudah saatnya kita memperkenalkan paradigma yang lebih tegas, yakni “Bersih Korupsi”?
Bebas Korupsi atau Bersih Korupsi?
Dalam kehidupan demokrasi, kata “bebas” lazim dimaknai sebagai hak, keleluasaan, dan kemandirian seseorang untuk menentukan pilihan atau bertindak tanpa tekanan.
Ketika dikaitkan dengan persoalan korupsi, istilah “Bebas Korupsi” berpotensi menimbulkan penafsiran yang kurang tepat apabila tidak dibarengi pemahaman integritas yang kuat.
Secara konseptual, pendekatan tersebut dapat terjebak pada pemahaman bahwa seseorang baru dianggap bermasalah ketika perbuatan korupsinya terbukti atau terungkap. Akibatnya, perhatian lebih banyak diarahkan pada risiko tertangkap dan sanksi hukum, bukan pada kesadaran untuk tidak melakukan korupsi sejak awal.
Paradigma seperti ini cenderung berorientasi pada hilir, yakni penindakan setelah tindak pidana terjadi. Sementara itu, upaya membangun kesadaran moral dan menutup peluang korupsi sejak tahap perencanaan belum sepenuhnya menjadi perhatian utama.
Buktinya, berbagai kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) masih terus menghiasi pemberitaan. Penindakan memang penting, tetapi muncul pertanyaan yang tidak kalah mendasar: bagaimana dengan uang negara yang telah dikorupsi? Sejauh mana pemulihan kerugian negara dapat dilakukan dan bagaimana memastikan praktik serupa tidak kembali terulang?
Korupsi Bukan Lagi Sekadar Perbuatan Individu
Jika dicermati lebih dalam, korupsi dalam tata kelola pemerintahan tidak selalu berdiri sebagai pelanggaran individu. Dalam sejumlah kasus, praktik tersebut melibatkan mata rantai yang panjang, mulai dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan kegiatan, hingga pengawasan.
Korupsi dapat berkembang menjadi praktik sistemis ketika sejumlah pihak saling terlibat, mengetahui, bahkan melindungi satu sama lain.
Secara metaforis, kondisi ini dapat disebut sebagai fenomena “runtuh berjamaah”. Mereka yang terlibat membangun jejaring kepentingan, saling mengunci rahasia, dan menciptakan ruang aman bagi praktik menyimpang.
Situasi semacam ini juga berpotensi merusak mentalitas aparatur yang masih menjunjung tinggi kejujuran. Orang-orang berintegritas bisa menghadapi tekanan lingkungan, dikucilkan, atau bahkan tersingkir karena tidak sejalan dengan kepentingan kelompok.
Ketika perilaku koruptif mulai dianggap sebagai sesuatu yang biasa, maka persoalannya bukan lagi sekadar pelanggaran hukum, melainkan telah menyentuh kerusakan budaya dan etika kelembagaan.
Kita juga kerap menyaksikan ironi ketika sejumlah tersangka korupsi terlihat tetap tersenyum saat mengenakan rompi tahanan. Pemandangan tersebut setidaknya menjadi pengingat bahwa penegakan hukum harus terus diperkuat, tidak hanya dalam aspek pembuktian, tetapi juga dalam memastikan efek jera dan pemulihan kerugian negara.
Hukum tidak boleh berhenti pada pemeriksaan dokumen administrasi dan formalitas prosedural. Penegakan hukum harus mampu menelusuri substansi perbuatan, aliran dana, pihak-pihak yang terlibat, serta asal-usul kekayaan yang tidak wajar.
Saatnya Mengubah Paradigma Menjadi “Bersih Korupsi”
Oleh karena itu, sudah saatnya dilakukan transformasi paradigma dalam gerakan pemberantasan korupsi. Bukan sekadar mengampanyekan kondisi “Bebas Korupsi”, melainkan membangun prinsip “Bersih Korupsi” sebagai standar moral, etika, dan tata kelola pemerintahan.
Perubahan ini bukan hanya persoalan mengganti istilah atau slogan. Lebih dari itu, diperlukan perubahan cara berpikir, budaya kerja, serta sistem penyelenggaraan pemerintahan.
Secara kultural, prinsip “Bersih Korupsi” menuntut setiap pemimpin dan aparatur negara memiliki kemampuan mendisiplinkan diri atau self-governance.
Integritas tidak boleh hanya dibangun karena takut terhadap aparat penegak hukum, tetapi harus tumbuh dari kesadaran moral bahwa korupsi merupakan perbuatan yang tidak dapat dibenarkan dalam kehidupan bernegara maupun dalam nilai-nilai agama yang dianut masyarakat.
Dengan demikian, kejujuran harus menjadi kebutuhan dan karakter pribadi, bukan sekadar kewajiban administratif atau tuntutan jabatan.
Sementara secara struktural, paradigma “Bersih Korupsi” harus diwujudkan melalui pembenahan sistem pemerintahan secara menyeluruh.
Lembaga pemerintah perlu membangun tata kelola anggaran dan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, serta mampu menutup celah penyimpangan sejak tahap perencanaan. Pengawasan internal harus diperkuat, konflik kepentingan dicegah, dan setiap proses pengambilan keputusan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka.
Dengan kata lain, sistem pemerintahan harus dirancang agar peluang melakukan korupsi semakin sempit, bahkan sebelum niat tersebut berkembang menjadi tindakan.
Penegakan Hukum Harus Menyentuh Akar Persoalan
Transformasi paradigma ini juga harus diikuti keberanian dalam penegakan hukum.
Instrumen hukum yang tersedia perlu dioptimalkan, termasuk penelusuran aset, penerapan ketentuan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), serta pengembalian aset hasil kejahatan.
Pembuktian dalam perkara korupsi juga harus dilaksanakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, termasuk penerapan mekanisme pembuktian terbalik secara terbatas sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Tujuannya bukan hanya menghukum pelaku, melainkan memastikan bahwa keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tidak dapat dinikmati dan seluruh kerugian negara yang dapat dipulihkan benar-benar diupayakan pengembaliannya.
Sebab, pemberantasan korupsi tidak cukup diukur dari banyaknya tersangka yang ditangkap atau perkara yang diproses. Keberhasilannya juga harus dilihat dari kemampuan negara mencegah terjadinya korupsi, memperbaiki sistem, dan mengembalikan aset negara.
Membangun Budaya Bersih dari Hulu hingga Hilir
Jika paradigma “Bersih Korupsi” benar-benar diterapkan, setidaknya ada dua perubahan mendasar yang dapat diwujudkan.
Pertama, pencegahan berbasis budaya atau kultural.
Pemimpin dan aparatur negara dituntut memiliki integritas serta kemampuan mengendalikan diri. Mereka tidak melakukan korupsi bukan semata-mata karena takut tertangkap, tetapi karena memahami bahwa jabatan merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, negara, dan Tuhan Yang Maha Esa.
Kedua, pembenahan sistem secara struktural.
Pemerintah harus memastikan seluruh proses penyelenggaraan negara berlangsung secara transparan dan akuntabel. Tidak boleh ada ruang bagi praktik manipulasi anggaran, penyalahgunaan kewenangan, transaksi kepentingan, maupun kolusi yang merugikan masyarakat.
Kedua pendekatan tersebut harus berjalan beriringan. Sebab, individu yang berintegritas membutuhkan sistem yang mendukung kejujuran. Sebaliknya, sistem yang baik juga membutuhkan manusia-manusia yang memiliki komitmen moral untuk menjalankannya.
Kata Adalah Doa, Diksi Menentukan Arah
Pada akhirnya, kata adalah doa dan diksi dapat menjadi bagian dari pembentukan cara berpikir serta arah tindakan.
Kita tidak bisa hanya berharap lahirnya pemerintahan yang berintegritas jika upaya pemberantasan korupsi masih berhenti pada slogan, seremoni, dan penindakan setelah kejahatan terjadi.
Perubahan dari “Bebas Korupsi” menuju “Bersih Korupsi” harus dimaknai sebagai ajakan untuk membangun standar yang lebih tinggi. Bukan sekadar tidak tertangkap melakukan korupsi, melainkan benar-benar menjaga diri, lingkungan kerja, dan sistem pemerintahan agar tidak tercemar oleh praktik koruptif.
Negara membutuhkan aparatur yang bersih, pemimpin yang berintegritas, serta sistem pemerintahan yang tidak memberikan ruang bagi penyalahgunaan kekuasaan.
Sudah saatnya pemberantasan korupsi tidak hanya berorientasi pada penindakan di hilir, tetapi dimulai dari pembenahan mentalitas, budaya, dan sistem sejak dari hulu.
Jangan hanya mengejar predikat Bebas Korupsi. Bangunlah pemerintahan yang benar-benar Bersih Korupsi.
Sebab, kepercayaan rakyat tidak lahir dari banyaknya slogan antikorupsi, tetapi dari bukti nyata bahwa kekuasaan dijalankan dengan jujur, amanah, dan bertanggung jawab. (*).
Komentar