JURNALSUKABUMI.COM – Wali Kota Sukabumi Achmad Fahmi, menyebut tidak akan menggunakan produk prancis di lingkungan Pemerintahannya. Hal itu dilakukan sebagai bentuk protes terhadap pernyataan Presiden Prancis Emmanuel Macron, yang dinilai telah mencederai hati umat islam di dunia.
“Untuk Pemerintah sendiri kita tidak akan menggunakan produk tersebut,” kata Wali Kota Sukabumi, Achmad Fahmi, kepada wartawan usai menerima pernyataan Sikap ormas garis, di Gedung Balai Kota Sukabumi, Rabu (04/11/20).
Fahmi menegaskan, semenjak Presiden Prancis mengeluarkan pernyataan tersebut seluruh lingkungan Pemerintahan Kota Sukabumi sudah mulai tidak menggunakan produk itu. Hal tersebut sambung Fahmi, dilakukan sebagai bentuk kecintaannya kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.
“Di linghkungan Pemerintah Kota Sukabumi sudah tidak akan menggunakan produk-produk yang terindikasi kearah sana,” tegasnya.
Namun sambung dia, pihaknya tidak bisa mengeluarkan intruksui kepada masyarakat Kota Sukabumi untuk memboikot seluruh produk prancis. Pasalnya, kata dia secara Pemerintahan hal tersbut tidak bisa dilakukan.
“Tapi kita kembalikan kepada warga masyarakat, kalo memang cinta kepada nabi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, silahkan buktikan rasa cintanya pada kesempatan kali ini,” sambungnya.
Ia berharap, masyarakat bisa menunjukan kecintaannya kepada Nabi Muhammad SAW disaat seperti ini, salah satunya dengan memboikot produk-produk yang bersumber dari negara yang dijuluki Kota Mode itu.
“Kita juga menyerahkan sepenuhnya kepada masyarakat, jika mereka cinta sebaiknya jangan mengkomsusi produk itu,” imbuhnya.
Selain itu tambah dia, sebagai bentuk kecintaannya kepada Nabi Muhammad SAW Pemerintah Kota Sukabumi akan menyampaikan segala bentuk asprisasi masyarakat kepada Pemerintah Jawa Barat maupun Pemerintah Pusat.
“Seperti hal nya tadi kita Pemerintah Kota maupun Kabupaten Sukabumi telah menerima ikhwan dari Ormas Garis dan kami akan menindak lanjuti dengan mengirimkan aspirasi mereka kepada pak Gubernur selaku perwakilan ke Pemerintah Pusat dan langsung ke Pemerintah Pusat,” pungkasnya.
Reporter: Rizky Miftah II Redaktur: Ujang Herlan
Komentar