JURNALSUKABUMI.COM – Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat resmi menahan tersangka B.K. terkait dugaan tindak pidana korupsi proyek pembangunan Civil Work for Convention and Exhibition Center (CWP-03) Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung Tahun Anggaran 2024.
Proyek di bawah naungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) RI ini merugikan keuangan negara hingga puluhan miliar rupiah.
Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Jabar, Nur Sricahyawijaya, S.H., M.H., menjelaskan bahwa penahanan dilakukan setelah B.K. menjalani pemeriksaan intensif sebagai tersangka selama kurang lebih enam jam pada Jumat, 13 November 2026.
“Tersangka B.K. langsung dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara Kelas I A Bandung selama 20 hari, terhitung sejak tanggal 13 November 2026 sampai dengan 02 Desember 2026,” ungkap Nur Sricahyawijaya dalam keterangannya, Jumat (13/11/2026).
Menurutnya, langkah penahanan ini diambil demi kepentingan penyidikan serta untuk mempermudah proses hukum lanjutan terhadap perkara tersebut.
Dasar Hukum Penyidikan
Penetapan status hukum dan penahanan para tersangka didasarkan pada serangkaian surat perintah resmi dari Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat:
• Tersangka B.K. (Pejabat Pembuat Komitmen / PPK):
◦ Surat Perintah Penyidikan Nomor: PRINT-2392/M.2/Fd.2/07/2026 tanggal 29 Juli 2026.
◦ Surat Penetapan Tersangka Nomor: TAP-660/M.2/Fd.2/07/2026.
◦ Surat Perintah Penahanan Nomor: PRINT-4533/M.2/Fd.2/11/2026 tanggal 13 November 2026.
• Tersangka D.W.R. (Direktur PT Arkindo Cabang Jakarta):
◦ Surat Perintah Penyidikan Nomor: PRINT-3242/M.2/Fd.2/11/2025 tanggal 21 November 2025.
◦ Surat Penetapan Tersangka Nomor: TAP-652/M.2/Fd.2/07/2026 tanggal 29 Juli 2026.
Modus Operandi dan Kronologi Kasus
Pada tahun 2024, UPI melaksanakan pekerjaan CWP-03 yang bersumber dari Pinjaman Luar Negeri Asian Development Bank (ADB). Proyek ini masuk dalam APBN melalui DIPA Kemendikbudristek dengan nilai kontrak awal sebesar Rp47.165.742.000.
Pekerjaan digarap oleh PT Arkindo selaku pemenang lelang berdasarkan Kontrak Nomor 187/E4.5.3/10/2024 tertanggal 3 Juni 2024 dengan durasi 210 hari kalender (hingga 30 Desember 2024). Kontrak tersebut diteken oleh Tersangka B.K. selaku PPK dan Tersangka D.W.R. selaku penyedia jasa.
Dalam perjalanannya, kontrak mengalami addendum (tambah kurang) yang mengubah nilai anggaran menjadi Rp52.484.000.000 dengan perpanjangan waktu pelaksanaan menjadi 231 hari kalender (hingga 20 Januari 2025).
Namun, praktik lancung mewarnai proyek strategis pendidikan ini melalui sejumlah pelanggaran fatal:
1. Jaminan Proyek Palsu (Bodong): Tersangka D.W.R. diduga menggunakan dokumen jaminan tak sah atas nama Bank BRI Tbk. dan Bank Mandiri — mulai dari jaminan pelaksanaan, jaminan uang muka, hingga jaminan retensi.
2. Pembiaran oleh PPK: Tersangka B.K. selaku PPK diduga abai dan tidak melakukan verifikasi atau klarifikasi keabsahan dokumen jaminan tersebut ke pihak bank sebelum meneken kontrak.
3. Pekerjaan Mangkrak tapi Dibayar 100%: Proyek mengalami deviasi minus parah. Berdasarkan hasil pemeriksaan, bobot fisik yang benar-benar terpasang baru mencapai 75,34%. Kendati demikian, B.K. tetap menyetujui pencairan dana 100% penuh kepada D.W.R.
Berdasarkan Laporan Hasil Audit Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 001/PKKN/Insp.Inves/V/2026 tertanggal 26 Mei 2026, akibat perbuatan para tersangka, negara mengalami kerugian keuangan sebesar Rp25.982.542.357,20.
Pemeriksaan Tersangka D.W.R. di Lapas Papua
Sebelum menahan B.K., Tim Penyidik Kejati Jabar telah lebih dulu memeriksa Tersangka D.W.R. pada 10–11 November 2026. Pemeriksaan dilaksanakan di Kejari Mimika, Papua Tengah, lantaran D.W.R. saat ini tengah mendekam di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Timika akibat perkara hukum lain yang menjeratnya.
Atas perbuatan melawan hukum tersebut, kedua tersangka dijerat dengan pasal berlapis:
• Primair: Pasal 603 Jo Pasal 3 ayat (1) Jo Pasal 20 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
• Subsidiair: Pasal 604 Jo Pasal 3 ayat (1) Jo Pasal 20 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
Redaktur: Ujang Herlan
Komentar